Langsa | Tribuneindonesia.com – Harapan masyarakat Kota Langsa terhadap bantuan pascabanjir kian memudar. Ketidakpastian pencairan dana bantuan, baik berupa Jaminan Hidup (Jadup) maupun bantuan rehabilitasi rumah, membuat warga mulai bersikap apatis terhadap janji pemerintah.
Sejumlah warga mengaku tidak lagi menaruh harapan besar terhadap bantuan tersebut. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan kapan dana akan dicairkan, sementara kondisi rumah yang terdampak banjir terus mengalami kerusakan jika tidak segera diperbaiki.
“Kalau terus menunggu, rumah kami makin rusak. Terpaksa kami perbaiki sendiri seadanya,” ujar salah seorang warga yang terdampak banjir, kepada Infonewsnusantara.com, Kamis (30/4)
Kondisi ini memaksa masyarakat untuk bergerak secara mandiri. Dengan keterbatasan ekonomi, warga berupaya membenahi rumah mereka tanpa bantuan pemerintah, meski hasilnya jauh dari kata layak. Keputusan ini diambil demi menghindari kerusakan yang lebih parah.
Apatisme warga semakin diperparah oleh lambannya proses penanganan dan pendataan. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, penanganan di Kota Langsa dinilai tertinggal, baik dari segi kecepatan maupun kepastian realisasi bantuan.
Ironisnya, pendataan terhadap warga terdampak banjir telah dilakukan hingga empat tahap. Namun, proses yang berulang tersebut belum juga membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga terkait keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
“Pendataan sudah berkali-kali, tapi hasilnya belum ada. Kami jadi ragu, apakah bantuan ini benar-benar akan cair atau tidak,” ungkap warga lainnya.
Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola penanganan bencana di daerah. Ketidakjelasan informasi serta lambannya realisasi bantuan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan bantuan, sekaligus mempercepat proses penyaluran agar warga yang terdampak tidak terus berada dalam ketidakpastian. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kini mulai luntur.
Jika kondisi ini terus berlarut, bukan tidak mungkin apatisme warga akan berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap setiap program bantuan pemerintah di masa mendatang. (Ct075)