JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi mengajak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat.
AMPB diketahui membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Massa aksi juga dikabarkan berencana mendirikan tenda di sekitar Gedung DPR RI hingga tuntutan terkait UU Perampasan Aset mendapatkan kepastian.
Habib Syakur menilai tuntutan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang sah dalam ruang demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar semangat memperjuangkan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi tindakan anarkis yang justru dapat merugikan masyarakat.
“Silakan datang ke Jakarta, silakan menyampaikan aspirasi. Tetapi saya mengajak kawan-kawan AMPB: jaga Jakarta, jaga warga. Jangan ada anarkisme, jangan ada kekerasan, dan jangan sampai masyarakat yang tidak berkaitan dengan aksi justru menjadi korban,” ujar Habib Syakur di Jakarta.
Menurutnya, kekuatan sebuah gerakan tidak ditentukan oleh kericuhan maupun benturan, melainkan dari pesan yang mampu disampaikan secara jelas, kritis, dan bermartabat.
“Kalau tuntutannya adalah pemberantasan korupsi, maka cara memperjuangkannya juga harus mencerminkan sikap antikorupsi dan penghormatan terhadap hukum. Jangan sampai tuntutan yang baik tercoreng karena cara penyampaiannya tidak baik,” katanya.
Habib Syakur juga mengingatkan peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi selama berada di Jakarta. Ia meminta massa menghormati aparat keamanan, pengguna jalan, pedagang, pekerja, serta masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Aparat bukan musuh. Warga Jakarta juga bukan lawan. Kita semua punya kepentingan yang sama, yaitu Indonesia yang lebih baik. Karena itu, mari berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan,” tegasnya.
Ia berharap aksi pada 27 Agustus mendatang dapat menjadi contoh bahwa masyarakat daerah mampu menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah pusat dengan cara damai, tertib, serta bertanggung jawab.
“Jaga kebersihan, jaga fasilitas umum, jaga lalu lintas, jaga keamanan, dan yang paling penting jaga persaudaraan. Jangan bawa Jakarta menjadi arena kerusuhan. Bawa pesan Pati sebagai daerah yang kritis, tetapi tetap santun,” ujarnya.
Habib Syakur menambahkan, tuntutan pengesahan UU Perampasan Aset dan pemberian hukuman berat kepada koruptor harus terus dikawal melalui ruang demokrasi serta mekanisme hukum yang tersedia.
“Boleh tegas dalam tuntutan, tetapi jangan keras dalam tindakan. Boleh menyampaikan kemarahan terhadap korupsi, tetapi jangan melampiaskannya kepada sesama warga. Sampaikan dengan damai, kawal dengan sabar, dan tunjukkan bahwa perjuangan masyarakat Pati adalah perjuangan yang bermartabat,” pungkasnya.##