JAKARTA – Persoalan banjir, pendangkalan sungai, dan kebutuhan irigasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat Aceh terus menjadi perhatian H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD). Baginya, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan saat kunjungan reses, tetapi harus diperjuangkan hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dengan menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran pejabat terkait di ruang kerja Dirjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam pertemuan itu, HRD menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan bendung, pembangunan tanggul, dan normalisasi sungai.
Salah satu usulan prioritas adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara, yang diproyeksikan mampu melayani sekitar 1.700 hektare areal persawahan. Untuk mempercepat realisasinya, HRD mendorong pengalokasian anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, HRD mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung D.I. Jamuan. Ia juga mendorong agar anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) dapat dialokasikan pada 2027. Sementara untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun, HRD meminta dukungan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar, yang dokumen perencanaannya telah tersedia.
Perhatian juga diarahkan pada normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya. Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan sesuai kondisi teknis masing-masing, terutama terkait sedimentasi dan pendangkalan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir serta mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.
Menurutnya, pembangunan dan pembenahan infrastruktur sumber daya air tersebut juga harus menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025. Pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga harus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi agar masyarakat lebih terlindungi serta aktivitas ekonomi dan pertanian dapat kembali berjalan optimal.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU beserta jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan HRD, termasuk kebutuhan teknis, kesiapan 
perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar program-program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Sebagai anggota DPR RI Komisi V sekaligus anggota Banggar DPR RI, HRD menegaskan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, aspirasi masyarakat harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata,” tegas HRD.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan persoalan sumber daya air di Aceh, sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya menjadi perhatian dalam forum pertemuan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program pembangunan yang berkelanjutan. (*)