Bener Meriah | Infonewsnusantara.com – Di tengah lambannya penanganan infrastruktur yang rusak, rakyat kembali menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan terbesar dalam sebuah bangsa.
Apa yang terjadi di ruas jalan lintas Bireuen–Bener Meriah, khususnya di kawasan Tajuk Enang-Enang, menjadi bukti nyata bahwa solidaritas masyarakat mampu menembus batas-batas yang selama ini dianggap hanya menjadi kewenangan pemerintah.
Ketika akses jalan dan jembatan mengalami kerusakan sehingga menghambat aktivitas masyarakat, tidak sedikit warga yang memilih untuk tidak menunggu. Mereka bergerak. Mereka bergotong royong. Mereka mengumpulkan dana secara swadaya. Bahkan, menurut informasi yang berkembang di lapangan, ada warga yang rela menjual harta bendanya demi membantu proses perbaikan agar jalan tersebut kembali dapat dilalui kendaraan.
Sebuah pemandangan yang mengharukan sekaligus menyakitkan.
Mengharukan karena semangat persatuan dan kepedulian sosial masyarakat masih begitu kuat.
Menyakitkan karena apa yang dilakukan rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Tidak berlebihan jika masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang terlibat dalam aksi kemanusiaan serta gotong royong tersebut layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Mereka tidak sekadar memperbaiki jalan. Mereka sedang menunjukkan kepada bangsa ini bahwa ketika negara lamban bergerak, rakyat mampu mengambil peran untuk menyelamatkan kepentingan bersama.
Namun di balik semangat heroik tersebut, tersimpan pertanyaan besar yang patut diarahkan kepada para pemegang kebijakan.
Di mana pemerintah saat rakyat harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki akses publik?
Di mana para pejabat yang setiap tahun berbicara tentang pembangunan dan pemerataan infrastruktur?
Di mana wakil rakyat yang selalu mengklaim diri sebagai penyambung aspirasi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan itu muncul secara alami karena publik menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat harus berjibaku dengan kondisi yang semestinya tidak terjadi.
Jalan lintas Bireuen–Bener Meriah bukan jalan gang kecil yang hanya dilalui segelintir warga. Jalur tersebut merupakan urat nadi ekonomi yang menghubungkan daerah pesisir dengan dataran tinggi Gayo. Ribuan kendaraan melintas setiap harinya membawa hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga aktivitas perdagangan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Ketika jalur itu terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua desa. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Karena itu, keterlambatan penanganan terhadap kerusakan jalan dan jembatan bukan sekadar persoalan teknis. Ia telah berubah menjadi persoalan pelayanan publik dan keberpihakan kepada rakyat.
Apa yang dilakukan masyarakat hari ini juga memberikan pelajaran penting kepada para pemimpin bahwa kekuatan rakyat tidak boleh diremehkan. Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa perubahan besar selalu lahir dari gerakan masyarakat yang merasa kebutuhan dan aspirasinya tidak lagi mendapatkan perhatian.
Rakyat mungkin diam, tetapi bukan berarti mereka tidak mampu bertindak.
Rakyat mungkin sabar, tetapi bukan berarti kesabaran itu tidak memiliki batas.
Di Tajuk Enang-Enang, masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menjadi korban dari lambannya birokrasi. Mereka memilih bertindak daripada terus menunggu janji.
Langkah tersebut tentu harus dibaca secara positif. Namun pemerintah juga tidak boleh salah memahami pesan yang sedang disampaikan masyarakat.
Gotong royong rakyat bukan alasan bagi negara untuk lepas tangan.
Partisipasi masyarakat bukan pembenaran untuk membiarkan kewajiban pemerintah dialihkan kepada warga.
Justru sebaliknya, gerakan swadaya yang muncul harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa ada persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
Jika hari ini rakyat mampu mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan, besok mereka mungkin akan memperbaiki jembatan. Lalu lusa, apakah mereka juga harus membangun infrastruktur yang seharusnya dikerjakan melalui anggaran negara?
Pertanyaan ini terdengar tajam, tetapi penting untuk direnungkan.
Sebab negara yang sehat bukan negara yang membiarkan rakyat bekerja sendiri memenuhi hak-haknya. Negara yang baik adalah negara yang hadir sebelum rakyat terpaksa turun tangan.
Fenomena di Bener Meriah juga menjadi bukti bahwa kekuatan terbesar dalam sebuah negara bukanlah gedung-gedung pemerintahan, bukan pula jabatan-jabatan tinggi yang bergengsi. Kekuatan terbesar adalah rakyat itu sendiri.
Tanpa rakyat, tidak ada pemerintah.
Tanpa rakyat, tidak ada pembangunan.
Tanpa rakyat, tidak ada legitimasi kekuasaan.
Karena itu, setiap pemimpin harus memahami bahwa kesabaran masyarakat adalah modal sosial yang sangat berharga. Jangan sampai modal tersebut berubah menjadi kekecewaan akibat sikap abai dan lamban dalam merespons kebutuhan publik.
Masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah hari ini telah memberikan contoh tentang arti kepedulian, pengorbanan, dan semangat kebersamaan. Mereka membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar slogan yang diucapkan saat peringatan hari besar nasional, melainkan nilai yang masih hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.
Kini bola berada di tangan pemerintah.
Apakah semangat rakyat akan disambut dengan tindakan nyata?
Ataukah pemerintah kembali memilih menjadi penonton saat masyarakat bekerja keras memperjuangkan akses hidup mereka sendiri?
Yang pasti, sejarah akan mencatat bahwa ketika jalan lintas Bireuen–Bener Meriah mengalami persoalan, rakyatlah yang lebih dahulu bergerak. Dan jika suatu saat jalan itu kembali normal, maka tepuk tangan pertama layak diberikan kepada masyarakat yang rela berkorban demi kepentingan bersama.
Karena pada akhirnya, ketika rakyat sudah bergerak sendiri, yang seharusnya merasa bangga bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah yang semestinya merasa malu.
Penulis : Chaidir Toweren