Jakarta|INN.com
Sorotan terhadap kinerja sektor pariwisata nasional, khususnya minimnya dampak ekonomi di tingkat desa, dinilai harus dijawab melalui reformasi yang sistemik dan berbasis data. Arief Martha Rahadyan mengatakan bahwa evaluasi terhadap program strategis, seperti Destinasi Super Prioritas (DSP), perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak hanya menghasilkan capaian statistik, tetapi juga menciptakan nilai tambah nyata bagi masyarakat lokal.
Mengacu pada studi lembaga internasional, Arief menyebut keberhasilan pariwisata di negara maju ditopang oleh kuatnya rantai nilai lokal (local value chain),dan Arief menilai Indonesia masih menghadapi kebocoran ekonomi akibat belum optimalnya integrasi ekosistem lokal. Selain itu, persoalan mendasar seperti keterbatasan sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan konektivitas masih menjadi “rapor merah” yang memengaruhi daya saing global destinasi wisata.
Arief meminta pemerintah reorientasi kebijakan dari quantity tourism menuju quality and sustainable tourism, dengan fokus pada peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan. Ia juga menekankan pentingnya integrasi lintas kementerian, penguatan digitalisasi berbasis data melalui sistem “tourism intelligence”, serta pengembangan desa wisata berbasis community-based tourism agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi.
Arief juga menekankan perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor strategis sebagai engine of growth yang mampu mendorong pemerataan ekonomi, namun memerlukan pembenahan struktural agar potensinya tidak terus berada di bawah optimal.
Dengan pendekatan terukur, kolaboratif, dan mengacu pada praktik terbaik global, Arief optimistis pariwisata Indonesia dapat berkembang menjadi pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.