Jakarta|INN.com
Arief Martha Rahadyan mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjadikan efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.
Efisiensi anggaran yang dibarengi reformasi birokrasi adalah jalan menuju pemerintahan yang kuat dan dipercaya rakyat.Tanpa reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, kebijakan efisiensi tidak ada hasil signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah harus memprioritaskan belanja anggaran pada sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi rakyat dalam memperkuat sistem kerja birokrasi yang profesional dan harus berani melakukan transformasi kinerja adaptif yang berorientasi pada hasil,jika tidak, efisiensi anggaran hanya akan menjadi slogan tanpa manfaat nyata,”Ujar Arief.
Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini didorong oleh pemerintah dengan prinsip efektivitas dan good governance merupakan sudah langkah tepat,namun harus diiringi dengan perubahan sistem dan budaya birokrasi secara nyata.Efisiensi tidak boleh berhenti pada penghematan administratif,namun harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas belanja negara,setiap rupiah APBN dan APBD harus kembali kepada rakyat demi menghasilkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,karena transparansi adalah kunci kepercayaan rakyat.Inilah momentum bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat,jangan dikorbankan atas nama efisiensi semu,” tegas Arief.
Arief juga menyoroti pentingnya pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran negara. Keterbukaan informasi anggaran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Ketika publik telah mengetahui dan memahami bagaimana anggaran digunakan, maka akuntabilitas akan tumbuh secara alami,” jelas Arief.