Takengon | INN.com
Sejumlah warga Desa Pantan Penyo Samuraut menyuarakan keluhan terkait dugaan ketidakteraturan dalam pengelolaan Dana Desa yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Mereka menilai sejumlah program desa tidak berjalan optimal, sementara proses musyawarah yang seharusnya melibatkan masyarakat justru minim dilakukan.
Salah satu sorotan warga tertuju pada biaya perawatan operasional kendaraan dinas, yang disebut tetap dicairkan setiap tahun. Namun, warga mengaku tidak pernah melihat kendaraan dinas tersebut ada ataupun digunakan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar pencairan anggaran serta transparansi penggunaannya.
Di sektor pembangunan fisik, warga menyoroti proyek rabat beton jalan perkebunan yang diduga mengalami penggelembungan anggaran. Mereka menilai kualitas dan volume pekerjaan di lapangan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tertera dalam dokumen perencanaan.
Tak hanya itu, persoalan pipa air bersih menuju Dusun Satu juga menjadi perhatian utama. Pipa tersebut terputus akibat peristiwa kebakaran beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pihak pemerintah desa. Akibatnya, aliran air bersih terhenti dan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian.
Di luar persoalan teknis, warga juga menilai bahwa tata kelola pemerintahan desa kurang transparan. Musyawarah desa disebut jarang dilakukan, sementara sejumlah keputusan anggaran dinilai diambil sepihak tanpa melibatkan masyarakat ataupun dipaparkan dalam forum resmi. Bahkan, beberapa anggota Rapat Genap Mupakat (RGM) mengaku tidak mengetahui secara jelas realisasi anggaran Dana Desa.
Warga berharap pemerintah kecamatan, inspektorat, maupun pihak berwenang lainnya dapat melakukan peninjauan dan memberikan pendampingan agar pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prosedur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dana Desa Pantan Penyo Samuraut belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga.
Dian Aksara