InfoNewsNusantara.com | MEDAN — Dua puluh dua tahun berlalu sejak Munir Said Thalib meninggal dunia diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam.
Namun hingga kini, pertanyaan mengenai siapa aktor intelektual dibalik pembunuhan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) itu masih menjadi tuntutan masyarakat sipil.
Isu tersebut kembali mencuat dalam Aksi Refleksi 22 Tahun kematian Munir Said Thalib yang digelar Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Titik Nol, Lapangan Merdeka, tepatnya di depan Gedung Bank Indonesia, Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pada Senin (07/09/2026).
Teatrikal yang menggambarkan Munir Said Thalib diracun, tabur bunga, hingga penyalaan lilin menjadi bagian dari aksi.
Bagi para pegiat, kegiatan itu bukan sekadar mengenang seorang aktivis yang telah meninggal dunia, tetapi juga menagih kembali penyelesaian kasus yang dinilai belum sepenuhnya terang.
Munir Said Thalib meninggal dunia pada 7 September 2004 dalam Penerbangan Garuda Indonesia GA-974.
Pemeriksaan forensik menemukan arsenik dalam tubuhnya. Sejumlah orang kemudian diproses secara hukum dalam kasus tersebut.
Namun, proses hukum itu belum mengakhiri tuntutan untuk membuka seluruh rangkaian pembunuhan. Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) masih mendesak pemerintah mengungkap aktor intelektual, motif, serta pihak-pihak yang disebut berada dibalik pembunuhan Munir Said Thalib.
“Pengungkapan kasus Munir Said Thalib tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diproses secara hukum. Rantai pembunuhan dan pihak yang bertanggung jawab harus dibuka secara menyeluruh,” ungkapnya saat tuntutannya yang kembali mengemuka dalam aksi tersebut, pada Senin (07/09/2026).
•Ancaman Terhadap Pembela HAM Belum Berakhir.
Bagi pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), persoalan Munir Said Thalib tidak bisa dilepaskan dari kondisi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini.
Dua dekade lebih setelah Munir Said Thalib meninggal dunia, ancaman terhadap aktivis kembali menjadi sorotan.
Salah satunya serangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, yang diserang menggunakan air keras ketika mengendarai Sepeda Motor di Jakarta pada 12 Maret 2026.
Kasus tersebut menjadi alarm bagi masyarakat sipil. Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai masih menghadapi ancaman ketika menjalankan kerja advokasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menyuarakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Bagi pegiat, serangan terhadap Andrie Yunus tidak semestinya dilihat hanya sebagai persoalan kriminal biasa.
Kasus itu harus ditempatkan dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyempitnya ruang sipil. Persoalan tersebut semakin serius ketika dikaitkan dengan berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa masyarakat sipil.
•31 Kasus Penyiksaan Dicatat di Sumatera Utara.
Catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menunjukkan persoalan kekerasan terhadap masyarakat sipil bukan sekadar kekhawatiran.
Sepanjang Juli 2025 hingga Juni 2026, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) mencatat sedikitnya 31 kasus penyiksaan.
Sebanyak 36 orang mengalami luka-luka, sementara dua orang meninggal dunia.
Jumlah itu meningkat dibandingkan periode Juli 2024 hingga Juni 2025 yang mencatat 17 kasus penyiksaan, dengan 36 korban luka dan lima orang meninggal dunia.
Dari 31 kasus yang dicatat pada periode terbaru, sebanyak 19 kasus melibatkan Personel TNI aktif dan sembilan kasus melibatkan Anggota Polri.
Kasus lainnya melibatkan Petugas Keamanan PT. Perusahaan Nusantara (PTPN), Pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan Kepala Lingkungan (Kepling).
Data tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap masyarakat sipil juga bersinggungan dengan akuntabilitas aparat dan reformasi institusi negara.
•Kematian Munir Said Thalib Tak Boleh Berakhir Sebagai Seremoni.
Bagi masyarakat sipil, mengenang Munir Said Thalib tidak cukup dilakukan melalui tabur bunga, menyalakan lilin, atau menggelar aksi setiap September.
Peringatan itu harus menjadi momentum untuk menagih keberanian negara menyelesaikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib secara menyeluruh sekaligus memastikan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terus hidup dalam bayang-bayang ancaman.
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) juga mendesak penghentian berbagai bentuk kekerasan, penghilangan aktivis, serta kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.
Sebab, ukuran demokrasi bukan hanya soal pemilu. Demokrasi juga diuji dari seberapa aman warga menyampaikan kritik, memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), dan mengawasi kekuasaan.
Dua puluh dua tahun setelah Munir Said Thalib dibunuh, pertanyaan tentang siapa yang berada dibalik kematiannya masih menjadi pekerjaan rumah.
Di saat yang sama, ancaman terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) masih muncul.
Bagi masyarakat sipil, kondisi tersebut menunjukkan satu hal, perjuangan yang dulu dibawa Munir Said Thalib belum selesai.(inn0101/mdn/rl40/kontrassumut)