“Penguasa Durjana dan Munafik?” Publik Minta Dugaan Tekanan Terhadap PPPK Diusut Terang
SUBULUSSALAM — Aroma tak sedap kembali mencuat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dugaan adanya intervensi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar memilih calon tertentu mulai menjadi buah bibir dan memantik pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Jika benar terjadi, ini bukan lagi sekadar persoalan siapa menang dan siapa kalah dalam Pilkades. Ini menyangkut harga diri demokrasi dan kebebasan seseorang menentukan pilihan politiknya.
Publik pun mulai bertanya: Apakah suara rakyat masih benar-benar bebas, atau sudah ada tangan-tangan kekuasaan yang mencoba mengatur pilihan dari balik layar?
Yang lebih mengkhawatirkan, jika seorang PPPK merasa harus mengikuti kehendak pihak tertentu karena khawatir terhadap jabatan, pekerjaan, atau masa depannya, maka demokrasi di tingkat desa patut dipertanyakan.
Jangan Jadikan PPPK “Mesin Suara” Kekuasaan PPPK memiliki hak politik sebagai warga negara. Karena itu, pilihan politik seharusnya lahir dari hati nurani, bukan karena tekanan, instruksi, intimidasi, ataupun rasa takut.
Kalau benar ada pihak yang mengatakan “harus pilih si A”, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang merasa memiliki hak mengatur suara rakyat?
Pilkades bukan kerajaan pribadi.Pilkades bukan panggung untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.Dan Pilkades bukan pula arena untuk menjadikan aparatur atau masyarakat sebagai “mesin suara” bagi calon yang dikehendaki penguasa.
Kritik keras pun layak dilontarkan apabila dugaan tersebut terbukti.Jangan bicara demokrasi jika di belakang layar pilihan rakyat justru dikendalikan. Jangan bicara netralitas jika kepentingan politik ikut bermain.Penguasa Durjana dan Munafik? Ungkapan keras “penguasa durjana dan munafik” kini menjadi gambaran kekecewaan yang bisa muncul ketika kekuasaan diduga digunakan bukan untuk menjaga kebebasan rakyat, melainkan untuk mempengaruhi pilihan rakyat.
Seorang pemimpin semestinya menjadi pelindung demokrasi, bukan menjadi pihak yang membuat masyarakat takut menggunakan hak pilihnya.
Rakyat tidak membutuhkan penguasa yang hanya pandai berbicara tentang demokrasi di depan kamera, tetapi diduga memainkan kekuasaan ketika tidak terlihat publik.
Kalau memang tidak ada intervensi, buktikan dengan keterbukaan.Kalau memang tidak ada tekanan, biarkan PPPK memilih sesuai hati nuraninya.Dan jika ada pihak yang merasa dituding, ruang klarifikasi terbuka lebar.
Publik Menunggu Kejelasan Kini pertanyaan publik semakin tajam Benarkah ada PPPK yang diduga diarahkan memilih calon tertentu?
Siapa yang memberikan arahan?
Apakah ada pertemuan, pesan, atau bentuk tekanan tertentu? Siapa yang berada di balik dugaan intervensi tersebut?
Semua pertanyaan itu harus dijawab secara terang, bukan ditutup-tutupi.
Sebab Pilkades bukan sekadar pesta lima atau enam tahunan.Pilkades menentukan masa depan kampung dan kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun ke depan.
Jangan sampai demokrasi hanya tinggal nama.Jangan sampai suara rakyat hanya dijadikan angka untuk memenangkan kepentingan tertentu.
Biarkan rakyat memilih. Biarkan PPPK menggunakan hak politiknya. Jangan takut kepada kekuasaan—karena dalam demokrasi, kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat.
Jika dugaan intervensi benar-benar terjadi, publik berhak meminta agar persoalan tersebut diusut secara transparan. Jika tidak benar, pihak yang disebut-sebut juga berhak memberikan klarifikasi dan membuktikannya kepada masyarakat.
Pilkades harus menjadi pesta demokrasi, bukan pesta kekuasaan.