JAKARTA : Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat. Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyatakan akan turun ke jalan apabila tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet tidak mendapatkan respons dalam waktu yang telah ditentukan.
Situasi tersebut dinilai pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi sebagai momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Dalam aksi sikap yang digelar di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026, AMI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi terbuka terhadap kinerja menteri, penggantian pejabat yang dinilai tidak mencapai target, keterbukaan capaian kementerian kepada publik, serta penegasan bahwa jabatan dalam pemerintahan harus berorientasi pada amanah dan kepentingan rakyat.
AMI juga menyatakan akan turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dalam waktu 7×24 jam.
Menanggapi perkembangan tersebut, Dr. Iswadi menilai aspirasi mahasiswa tidak semestinya hanya dipandang sebagai tekanan politik. Menurutnya, kritik mahasiswa dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengukur sejauh mana kinerja kabinet telah memenuhi ekspektasi masyarakat.
Ini momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara objektif. Jika memang ada menteri yang tidak mampu mencapai target, tidak mampu berkolaborasi, atau tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan rakyat, maka reshuffle dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan,ujar Dr. Iswadi.
Ia menegaskan bahwa evaluasi kabinet harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Beberapa indikator tersebut antara lain capaian program prioritas, kualitas pelayanan publik, kemampuan membangun sinergi lintas kementerian, integritas, serta kemampuan menyelesaikan persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Reshuffle jangan hanya dimaknai sebagai pergantian nama atau posisi. Yang lebih penting adalah bagaimana Presiden membangun kultur kerja baru di dalam pemerintahan, katanya.
Menurut Dr. Iswadi, Presiden Prabowo membutuhkan kabinet yang memiliki kemampuan bekerja secara kolektif, disiplin, produktif, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, ia kembali menawarkan gagasan Kabinet Lebah sebagai filosofi kerja pemerintahan.
Lebah bekerja secara kolektif. Setiap anggota memiliki tugas yang jelas, saling mendukung, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi ekosistem. Filosofi inilah yang menurut saya harus diterapkan dalam kabinet. Menteri jangan bekerja sendiri sendiri, jangan ada ego sektoral, dan jangan ada kepentingan yang justru menghambat program pemerintah, tegasnya.
Gagasan Kabinet Lebah sebelumnya telah disampaikan Dr. Iswadi sebagai antitesis terhadap apa yang disebutnya sebagai mental bangsa kepiting, yakni kecenderungan saling menarik ke bawah dan menghambat satu sama lain. Menurutnya, pemerintahan justru membutuhkan budaya kerja yang saling memperkuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Presiden membutuhkan kabinet yang bukan hanya loyal secara politik, tetapi juga kompeten secara profesional. Loyalitas harus berjalan bersama integritas dan kemampuan menghasilkan kinerja nyata. Rakyat membutuhkan hasil, bukan sekadar pergantian jabatan, ujarnya.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Persoalan ekonomi global, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, transformasi digital, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian.
Karena itu, menurutnya, kabinet harus bergerak dalam satu visi dan satu irama. Setiap kementerian tidak boleh bekerja berdasarkan kepentingan sektoral semata, tetapi harus memiliki orientasi terhadap target pembangunan nasional.
Di sisi lain, Dr. Iswadi meminta pemerintah merespons aspirasi mahasiswa secara proporsional dan demokratis. Pemerintah, katanya, perlu membuka ruang dialog sekaligus menunjukkan bahwa kritik masyarakat benar benar menjadi bagian dari proses evaluasi pemerintahan.
Jangan sampai reshuffle dilakukan hanya karena tekanan. Tetapi jangan pula pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat. Presiden harus melihat data, kinerja, kebutuhan pemerintahan, dan suara rakyat secara keseluruhan. Kalau memang diperlukan penyegaran, lakukan dengan cepat, tepat, dan terukur, katanya.
Menurut Dr. Iswadi, desakan mahasiswa dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap Presiden Prabowo dapat memanfaatkan momentum tersebut bukan semata mata untuk mengganti sejumlah pejabat, melainkan untuk membangun sistem kerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
Kalau Presiden ingin mempercepat pencapaian target pembangunan, inilah saatnya membangun Kabinet Lebah: bekerja keras, disiplin, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, dan seluruh hasil kerja akhirnya kembali kepada rakyat, pungkas Dr. Iswadi.
Dengan demikian, isu reshuffle seharusnya tidak berhenti pada persoalan pergantian figur. Lebih jauh, reshuffle dapat menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja sesuai target dan kepentingan masyarakat.
Aspirasi mahasiswa, evaluasi berbasis kinerja, serta kebutuhan pembangunan nasional, menurut Dr. Iswadi, dapat menjadi tiga pertimbangan penting bagi Presiden Prabowo dalam menentukan arah penyegaran Kabinet Merah Putih.##