Infonewsnusantara.com | Di tengah wajah Kota Langsa yang kian dipenuhi persoalan, publik mulai mempertanyakan satu hal mendasar, masihkah DPRK Langsa menjalankan fungsi pengawasan, atau hanya menjadi pelengkap demokrasi lima tahunan?
Kritik itu bukan tanpa alasan. Hari ini masyarakat melihat DPRK Langsa ibarat “macan ompong” terlihat sangar, penuh gaya dan retorika, namun kehilangan daya gigit ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat. Garang saat kampanye, lantang di atas panggung politik, tetapi mendadak sunyi ketika duduk di kursi empuk kekuasaan.
Rakyat tentu masih ingat bagaimana para politikus datang membawa segudang janji. Ada yang berteriak soal perubahan, ada yang mengaku pembela wong kecil, bahkan tidak sedikit yang mengatasnamakan penderitaan masyarakat demi meraih simpati. Namun setelah terpilih, suara-suara itu perlahan menghilang seperti ditelan kenyamanan jabatan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat menyakitkan: ke mana para wakil rakyat itu ketika masyarakat membutuhkan keberanian mereka?
Saat berbagai persoalan daerah muncul ke permukaan, DPRK justru terlihat lebih banyak diam. Tidak ada gebrakan besar. Tidak ada tekanan serius terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Tidak ada keberanian politik yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka hadir sebagai representasi masyarakat, bukan sekadar pelengkap sistem.
Padahal fungsi DPRK bukan hanya menghadiri rapat, mengetuk palu sidang, atau sibuk dengan agenda seremonial. DPRK memiliki mandat besar: mengawasi jalannya pemerintahan, mengontrol penggunaan anggaran, serta memastikan kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh kekuasaan.
Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Publik melihat banyak anggota dewan lebih nyaman menjaga hubungan politik daripada memperjuangkan suara rakyat yang memilih mereka. Kritik mulai tumpul. Sikap kritis melemah. Bahkan sebagian terlihat lebih sibuk membangun citra dibanding membangun keberpihakan.
Kondisi ini tentu berbahaya bagi demokrasi lokal. Sebab ketika lembaga legislatif kehilangan keberanian, maka rakyat kehilangan harapan. DPRK seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat dalam mengontrol pemerintah, bukan malah larut dalam zona aman politik.
Ironisnya, ketika musim kampanye tiba, narasi “pro rakyat” kembali dijual dengan sangat meyakinkan. Spanduk dipasang besar-besaran. Janji ditebar di mana-mana. Seolah-olah mereka adalah pejuang paling depan untuk masyarakat kecil. Padahal rekam jejak selama menjabat sering kali tidak sejalan dengan pidato yang mereka gaungkan.
Masyarakat Langsa hari ini tidak membutuhkan politisi yang pandai beretorika. Rakyat membutuhkan keberanian nyata. Butuh wakil rakyat yang mampu bersuara keras ketika kebijakan tidak berpihak kepada publik. Butuh anggota dewan yang tidak takut kehilangan kenyamanan demi membela kepentingan masyarakat.
Karena sejatinya, kursi DPRK bukan tempat untuk tidur politik. Kursi itu adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan dinikmati dalam diam.
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka jangan salahkan publik bila kepercayaan terhadap lembaga legislatif semakin runtuh. Sebab rakyat mulai sadar, macan yang hanya pandai mengaum tanpa taring, pada akhirnya hanyalah tontonan yang tidak lagi menakutkan.