*Peringatan HPN 2026, Isa Alima Ingatkan Pers Jaga Nurani Publik*

𝙊𝙡𝙚𝙝 : 𝘿𝙧𝙨. 𝙄𝙨𝙖 𝘼𝙡𝙞𝙢𝙖
𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞 𝙆𝙚𝙗𝙞𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙨𝙞 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠 𝘼𝙘𝙚𝙝

INN.com — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi mendalam bagi insan pers untuk kembali meneguhkan peran strategisnya: menjaga nurani publik dan mengawal demokrasi dari penyimpangan. Di hari ini, ucapan selamat patut disertai pesan yang jujur dan tegas bagi seluruh jurnalis di Tanah Air, khususnya di Aceh.

“Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2026. Pers adalah cahaya di lorong kekuasaan, penuntun arah di tengah kabut kepentingan. Tanpa pers yang merdeka dan berintegritas, kebenaran akan kehilangan suara.”

Pers bukan sekadar penyampai peristiwa, melainkan penjaga akal sehat publik. Dalam lanskap media yang dipenuhi banjir informasi, hoaks, dan algoritma yang mengejar sensasi, pers diuji untuk tidak tergelincir menjadi alat kepentingan. Di sinilah integritas diuji: berpihak pada fakta, bukan tekanan; setia pada etika, bukan klik dan popularitas.

Aceh memiliki sejarah pers yang lahir dari denyut perjuangan dan keberpihakan pada rakyat. Sejak masa konflik hingga transisi damai, pers Aceh telah memainkan peran penting sebagai saksi sejarah sekaligus pengingat kekuasaan. Karena itu, jurnalis Aceh memikul tanggung jawab moral yang besar untuk merawat marwah profesi: kritis namun beradab, berani namun bertanggung jawab.

Pers tidak boleh hanya ramai di ruang konferensi pers, tetapi sunyi di ladang, di pesisir, dan di lorong-lorong kemiskinan.

“Pers harus hadir bagi mereka yang suaranya kerap terpinggirkan: petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil. Menulis dengan hati, mengabarkan dengan akal, serta mengawal dengan keberanian.”

Di sisi lain, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, aparat, dan elit politik—perlu belajar menghormati kemerdekaan pers. Kritik bukan ancaman, melainkan vitamin demokrasi: kadang pahit, tetapi menyembuhkan. Upaya membungkam pers, baik secara halus maupun terang-terangan, sesungguhnya adalah tanda rapuhnya komitmen terhadap demokrasi itu sendiri.

HPN 2026 seharusnya menjadi titik tolak untuk memperkuat profesionalisme wartawan, meningkatkan literasi publik, serta membangun sinergi yang jujur antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Pers yang kuat lahir bukan dari keberpihakan pada kekuasaan, tetapi dari keberanian menjaga jarak kritis dengannya.

“Semoga pers Indonesia tetap menjadi suluh di malam panjang, menyalakan harapan, dan memastikan kebenaran tetap hidup.”