ACEH | Infonewsnusantara.com
Chaidir Toweren, SE. KjE Ketua Persatuan Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Aceh mengecam keras pernyataan Kepala BNPB, Suharyanto, yang menyebut bahwa bencana alam di Sumatera termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat – “hanya menakutkan di media sosial (medsos)” sebelum status bencana nasional dinaikkan. Menurut Ketua PJS: “Anda seorang pemimpin penanganan bencana tidak pantas Anda melontarkan statemen yang menyakiti perasaan rakyat Aceh, Sumut, dan Sumbar.”
Pernyataan itu muncul usai Suharyanto dalam konferensi pers menyatakan bahwa meskipun banjir dan longsor viral di media sosial, kondisi di lapangan relatif terkendali.
Respon Publik & Pemuka Pers: Pernyataan Itu Tak Sensitif, Minim Empati
Reaksi keras langsung muncul dari berbagai pihak. Selain PJS Aceh, sejumlah pengamat dan organisasi masyarakat menyebut pernyataan Kepala BNPB sebagai tindakan meremehkan penderitaan korban di lapangan serta menunjukkan kurangnya empati.
“Sebagai pejabat publik, seharusnya informasi yang disampaikan akurat, relevan, tepat waktu, dan disertai empati,” tegas seorang pengamat politik.
Banyak korban terdampak dengan puluhan hingga ratusan jiwa melayang dan ribuan lainnya mengungsi membuat pernyataan bahwa bencana “hanya di medsos” terasa seperti pengabaian terhadap duka nyata.
Permintaan Maaf BNPB, Tapi Rasa Kecewa Tetap Membara
Setelah gelombang kecaman, Suharyanto akhirnya turun ke lokasi terdampak di Sumatera, melihat langsung kondisi warga dan menyatakan menyesal atas pernyataannya. Dia mengaku terkejut melihat besarnya kerusakan dan penderitaan.
“Saya tidak menyangka sebesar ini. Saya mohon maaf… Bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto usai kunjungan ke lokasi.
Meski demikian, bagi banyak korban dan masyarakat di Aceh serta Sumatera, permintaan maaf itu dirasa belum cukup untuk menghapus dampak psikologis dari pernyataan awal.
Ketua PJS Aceh: Sudah Saatnya Kepala BNPB Diganti
Dalam pernyataannya, Chaidir menyatakan bahwa dengan kapasitas sebagai pimpinan penanggulangan bencana nasional, Suharyanto menunjukkan ketidaklayakan moral dan profesional, terlebih ketika hampir seluruh korban berada di wilayah Sumatera, termasuk Aceh. Chaidir menilai sudah selayaknya Prabowo Subianto sebagai Presiden mengambil tindakan tegas, memberhentikan Kepala BNPB dari jabatannya.
Menurut Chaidir, keputusan tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik, menunjukkan bahwa negara menghormati penderitaan warga, dan memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan empati, serius, dan penuh tanggung jawab.
Dengan pernyataan kontroversial dan dampak nyata bencana di Sumatera, insiden ini menjadi ujian bagi institusi penanggulangan bencana dan etika komunikasi publik pejabat tinggi negara. Bagi masyarakat Aceh dan Sumatera secara umum, peristiwa ini bukan sekadar soal status bencana tetapi soal rasa dihargai dan diperhatikan di tengah derita berkepanjangan. (Ct)