!Langsa . Infonewsnusantara.com
Persidangan Terbuka untuk Umum Bukan Berarti Bebas Memotret, Izin Hakim Tetap Menjadi Ketentuan
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum, muncul pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya seseorang, termasuk wartawan, mengambil foto ketika persidangan sedang berlangsung.
Apakah mengambil foto di ruang sidang merupakan sebuah kesalahan? Apakah wartawan dilarang mendokumentasikan jalannya persidangan demi kepentingan pemberitaan dan keterbukaan informasi publik?
Persoalan ini perlu dilihat secara objektif dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi ataupun penafsiran sepihak.
Pada prinsipnya, persidangan di pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara tertentu yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus diselenggarakan secara tertutup.
Namun, keterbukaan persidangan tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada setiap pengunjung untuk mengambil foto, merekam suara, maupun merekam video tanpa izin.
Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020.
Dalam Pasal 4 ayat (6), ditegaskan bahwa pengambilan foto, rekaman audio, dan/atau rekaman audio visual harus mendapatkan izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan sebelum persidangan dimulai.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (7) menegaskan bahwa pengambilan foto dan rekaman tersebut tidak dapat dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
Artinya, mengambil foto ketika sidang berlangsung bukanlah tindakan yang otomatis dilarang dalam semua keadaan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan memperoleh izin dari hakim.
BAGAIMANA DENGAN KEBEBASAN PERS?
Wartawan memiliki tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dokumentasi persidangan merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan jurnalistik untuk memberikan gambaran mengenai proses penegakan hukum.
Namun, kebebasan pers juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kewibawaan lembaga peradilan dan tata tertib persidangan.
Karena itu, perlu ada komunikasi yang baik antara pihak pengadilan dan insan pers mengenai mekanisme pengambilan gambar, termasuk kapan dan bagaimana dokumentasi dapat dilakukan.
Pengadilan juga perlu memberikan penjelasan yang transparan apabila terdapat pembatasan dokumentasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
JANGAN SAMPAI SALAH MENAFSIRKAN ATURAN
Persoalan pengambilan foto di ruang sidang seharusnya tidak menjadi polemik berkepanjangan apabila seluruh pihak memahami ketentuan yang berlaku.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa sidang terbuka untuk umum tidak sama dengan bebas mengambil gambar tanpa izin.
Sebaliknya, larangan mengambil foto tanpa izin juga tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap seluruh kegiatan jurnalistik di lingkungan pengadilan.
Kuncinya adalah izin, ketertiban, dan penghormatan terhadap proses hukum.
Keterbukaan informasi dan kewibawaan pengadilan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan demi terwujudnya peradilan yang transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Sebab, pengadilan membutuhkan kewibawaan, sementara masyarakat membutuhkan keterbukaan. Keduanya sama-sama penting dalam kehidupan negara hukum.
