MEDAN | InfoNewsNusantara.com
Berbagai kelompok Buruh dan Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara bersama Aliansi Mahasiswa yang tergabung didalam Organisasi Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Barisan Demokrasi (BASDEM), KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA SUMUT), Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), dan KSPPM Parapat menyuarakan kritikan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja hingga Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 atau (May Day 2026) di Sumutera Utara, Jumat (01/05/2026).
Agus Sinaga dari Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut) menyatakan bahwa perjuangan Buruh masih berfokus pada perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan militerisme.
Menurutnya, ketiga hal tersebut saling berkaitan, di mana kapitalisme dianggap mencapai puncaknya dalam bentuk imperialisme yang disertai praktik invasi.
“Ketiganya ini sangat berkaitan, dengan sistem kapitalisme itu sendiri. Bahwasannya puncak dari kapitalisme adalah imperialisme dengan invasinya itu,” jelas Agus Sinaga.
Sementara itu, Didi Herdianto selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa sejumlah pekerja dari Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Batu Bara memilih tidak menghadiri kegiatan resmi yang difasilitasi Pemerintah di Gedung Serbaguna Pancing.
Bersama Organisasi Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Didi menilai persoalan rakyat masih terus “dininabobokkan” hingga Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 atau (May Day 2026) di Sumatera Utara.
“Kawan-kawan pekerja dari Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Batu Bara tidak ikut kegiatan yang difasilitasi Negara di Gedung Serbaguna Pancing, karena banyak persoalan Buruh yang belum juga sampai hari ini ditangani secara adil,” kata Didi Herdianto, Jumat (01/05/2026).
Hal ini disebabkan oleh banyaknya persoalan Buruh yang hingga kini belum ditangani secara adil.
Ia menyoroti beberapa isu utama, seperti pemberangusan serikat pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang kerap dilakukan dengan alasan kerugian perusahaan, namun tanpa bukti yang jelas.(news1kbr/inn0101/mdn-40)