Langsa | INN.com — Keluhan mendalam datang dari warga Kota Langsa yang hidup tanpa kepemilikan tanah tetap. Mereka yang selama ini bertahan dengan menumpang di lahan milik pemerintah, memanfaatkan tanah orang lain, maupun tinggal sebagai pengontrak, mulai mempertanyakan keberpihakan kebijakan dan kepedulian para pemangku kepentingan terhadap nasib mereka.
Dalam kondisi ekonomi yang kian menekan, kelompok masyarakat ini merasa semakin terpinggirkan. Tidak hanya menghadapi ketidakpastian tempat tinggal, mereka juga kerap dihantui rasa was-was akan penggusuran sewaktu-waktu.
Ironisnya, di tengah situasi tersebut, perhatian dan solusi konkret dari pemerintah dinilai masih minim.
“Apakah kami ini tidak dianggap manusia? Kami juga warga negara yang punya hak untuk hidup layak,” ungkap Syafruddin salah seorang warga dengan nada getir, Jum’at (3/4/2026).
Keluhan ini juga menyasar peran para anggota legislatif di daerah. Warga menilai, perhatian terhadap masyarakat kecil seperti pengontrak dan mereka yang tinggal di lahan bukan milik sendiri kerap muncul hanya saat momentum politik, terutama menjelang pemilihan umum.
“Jangan hanya datang saat butuh suara. Saat kampanye, seolah-olah peduli. Tapi setelah terpilih, nasib kami seperti tidak pernah menjadi prioritas,” ujar Isni warga lainnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok rentan di Kota Langsa. Warga berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dan DPRK untuk menghadirkan solusi jangka panjang, seperti penyediaan hunian layak, program rumah subsidi, atau kebijakan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sumardi salah satu tim SOMASI menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa intervensi serius, ketimpangan sosial di perkotaan akan semakin melebar dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kota Langsa maupun DPRK terkait keluhan tersebut. Warga pun kini hanya bisa berharap, suara mereka benar-benar didengar bukan sekadar menjadi janji yang berulang setiap musim politik tiba. (An)