Langsa | INN.com — Solidaritas Masyarakat Sipil Kota Langsa (SOMASI) mendesak Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, SE, untuk segera mengusut penyebab mundurnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja penanganan bencana, khususnya terkait pendataan warga terdampak banjir yang dinilai bermasalah. SOMASI menilai, pengunduran diri pejabat strategis tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, mengingat BPBD memiliki peran vital dalam penanganan kebencanaan di daerah.
“Wali Kota harus transparan kepada publik. Ada apa di balik mundurnya Kepala BPBD ini? Jangan sampai menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” ujar Zulfadli perwakilan SOMASI dalam keterangannya, Minggu (22/03/2026).
SOMASI juga menyoroti adanya perubahan mekanisme pendataan korban banjir yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun kemudian diambil alih secara administratif oleh pemerintah daerah. Perubahan tersebut, menurut mereka, justru menimbulkan persoalan baru.
Di lapangan, warga melaporkan bahwa proses pendataan menjadi tidak tertib dan cenderung semrawut serta banyak syarat dan berulang-ulang bahkan seakan menjadi dipersulit. Sejumlah masyarakat mengaku tidak terdata sebagai penerima bantuan meskipun terdampak banjir, sementara di sisi lain muncul dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Sejak pendataan diambil alih, banyak warga mengeluh. Ada yang seharusnya berhak malah tidak terdata, sementara yang tidak terdampak justru masuk dalam daftar, anehnya lagi form berubah sampai tiga kali dan persyaratan semakin bertambah” ungkapnya.
Selain persoalan pendataan, SOMASI juga menyinggung ketiadaan bantuan daging meugang bagi masyarakat Kota Langsa menjelang Idul Fitri. Sejak pasca bencana pemerintah pusat mewacanakan hampir seluruh kabupaten kota yang terdampak bencana mengalokasikan anggaran daging buat meugang untuk warga, mengapa kota Langsa tidak. Tradisi meugang yang selama ini menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Aceh dinilai tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya dari pemerintah daerah.
“Kondisi ini menambah kekecewaan masyarakat. Di saat ekonomi masih sulit pascabencana, bantuan meugang yang biasanya ada sejak pasca bencana justru tidak terealisasi,” tambahnya.
SOMASI mengaku telah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam penanganan bantuan dan pendataan korban banjir tersebut. Serta pembagian uang jadup yang diduga ada hal yang masih menjadi pertanyaan. Mereka meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Langsa terkait alasan mundurnya Kepala BPBD maupun polemik pendataan dan bantuan yang disorot masyarakat. Aneh dalam pernyataan resmi Walikota Langsa pada salah satu media online malah menyudutkan kepala BPBD. Walikota Langsa saat di hubungi berulang-ulangi kali lewat nomor pribadi malah tidak aktif.
SOMASI menegaskan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dalam situasi pascabencana yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat sasaran. (Anes)