Aceh Tamiang | INFONEWSNUSANTARA.COM — Penderitaan masyarakat di Aceh Tamiang pascabanjir semakin memprihatinkan. Lebih dari dua bulan setelah banjir surut, pasokan air bersih dari PDAM Aceh Tamiang dilaporkan belum kembali normal di sejumlah wilayah terdampak. Warga terpaksa bertahan dengan keterbatasan air untuk kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan mengaku harus melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu karena sulitnya mendapatkan air bersih.
Sekretaris Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Aceh, Purn TNI Zulsyafri, menyebut lambannya pemulihan layanan air bersih menunjukkan respons penanganan pascabanjir yang belum maksimal. Menurutnya, kebutuhan paling mendasar masyarakat hingga kini belum terpenuhi secara layak.
“Sudah lebih dari dua bulan, namun layanan air bersih belum pulih. Ini bukan kebutuhan sekunder, ini kebutuhan dasar. Lemahnya pemulihan menunjukkan respons yang lamban terhadap penderitaan warga,” ujarnya kepada media.
Sejumlah kawasan yang dilaporkan masih mengalami krisis air bersih antara lain Benua Raja, Bukit Rata, Seumadam, dan Manyak Payed. Di wilayah tersebut, warga mengaku masih bergantung pada distribusi air bantuan dan jadwal suplai dari relawan.
Ironisnya, beberapa desa lain di kabupaten yang sama disebut telah kembali menikmati pasokan air, baik melalui jaringan maupun distribusi darurat. Ketimpangan ini memicu kekecewaan warga yang merasa wilayah mereka terabaikan.
Bantuan air bersih memang sempat disalurkan pada fase awal pascabanjir. Namun saat ini distribusi tidak lagi rutin setiap hari dan warga harus menunggu giliran pengiriman air dari relawan, termasuk dari tim PMI. Kondisi ini menyulitkan aktivitas rumah tangga, sanitasi, hingga pembersihan rumah yang masih dipenuhi lumpur sisa banjir.
“Sampai sekarang kami masih kesulitan air. Untuk mandi saja susah, apalagi membersihkan rumah. Bahkan untuk ibadah, kami terpaksa tayamum. Ini sudah lebih dari dua bulan,” ujar salah seorang warga kepada perwakilan KAKI Aceh.
Warga menegaskan bahwa wilayah mereka bukan daerah terpencil. Secara geografis berada di jalur strategis kawasan timur Aceh, berbatasan dengan Sumatera Utara dan berdekatan dengan kawasan perkotaan. Karena itu mereka menilai kondisi layanan dasar yang belum pulih menjadi ironi besar.
KAKI Aceh menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap gangguan teknis sementara. Tanpa kejelasan target pemulihan dan langkah konkret di lapangan, krisis air bersih dinilai sebagai bentuk kegagalan pelayanan publik yang harus segera dievaluasi.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, bukan sekadar menerima laporan administratif. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM, termasuk kemungkinan pergantian pimpinan jika dinilai tidak mampu memulihkan layanan secara cepat dan responsif.
“Air bersih adalah kebutuhan paling dasar. Kalau lebih dari dua bulan tidak terselesaikan, jangan rakyat terus yang menjadi korban,” kata Wati, warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian jadwal pemulihan layanan air bersih dan langkah konkret dari pihak terkait. (Zs)