MEDAN | InfoNewsNusantara.com
Tercatat, sebanyak 242 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir besar yang melanda di Kota Medan pada 27 November 2025 dan rumahnya mengalami kerusakan. Dimana, sebanyak 99 unit mengalami kerusakan ringan, 67 unit rusak sedang, dan 76 unit rusak berat.
Data ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum Pasca Bencana Banjir Besar di Wilayah Sumatera, yang digelar secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, pada Selasa (06/01/2026).
Rico Waas menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Sejak awal bencana alam, ungkapnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus bergerak memberikan bantuan dan pendampingan kepada warga terdampak, sembari memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berupaya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang masih terdampak. Kami juga berkomitmen siap membantu saudara-saudara kita di daerah lain agar dapat segera pulih pasca bencana alam,” kata Rico Waas.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) tersebut, Rico Waas tampak serius mengikuti seluruh pembahasan bersama Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, serta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah. Fokus utama diarahkan pada percepatan penanganan pascabencana dan akurasi pendataan kerusakan rumah warga agar bantuan dapat segera direalisasikan.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dan diikuti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta 52 Bupati dan Wali Kota dari Tiga Provinsi terdampak bencana alam, yakni di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh.
Mendagri menegaskan, validitas dan kecepatan pendataan kerusakan menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan dan perencanaan pemulihan pasca bencana alam. Pendataan yang lambat atau tidak akurat berpotensi menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Sesuai arahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, percepatan bantuan harus didukung pendataan rumah warga masyarakat secara detail, by name by address, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga masyarakat, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan cepat dan tepat sasaran,” kata Tito Karnavian.(inn0101/spl)