Aceh | INN.com
Rabu, 5 November 2025 — Suara lantang dari Tanah Rencong kembali menggema. Syahbudin Padang, jurnalis senior yang kini menjabat Kepala Perwakilan (Kaperwil) 1kabar.com Provinsi Aceh, menegaskan bahwa pers Aceh harus berani melawan penyimpangan, membongkar korupsi, dan menjadi penjaga uang rakyat.
“Jurnalis jangan jadi corong kekuasaan! Kita ini pengawal kebenaran, bukan alat untuk membenarkan kebohongan,” tegas Syahbudin dengan nada tinggi saat ditemui di Banda Aceh.
Pers Aceh Harus Berani Bongkar Penyimpangan
Menurut Syahbudin, banyak media kini kehilangan nyali dalam mengkritik pemerintah karena tekanan politik dan intervensi kepentingan. Padahal, kata dia, rakyat menaruh harapan besar kepada pers sebagai benteng terakhir pengawasan publik.
“Jangan takut sama pejabat, takutlah sama rakyat yang kecewa karena uang mereka disalahgunakan! Setiap rupiah dari APBD adalah hak rakyat, bukan milik pejabat atau kelompok tertentu,” ujarnya tajam.
Ia mengingatkan bahwa diamnya pers sama dengan membiarkan korupsi tumbuh subur.
“Kalau jurnalis bungkam, maka keadilan akan mati perlahan. Itulah kenapa saya katakan, pers Aceh harus bangkit, jangan jinak terhadap kekuasaan!”
Syahbudin menilai, ancaman terhadap kebebasan pers di Aceh dan Indonesia masih nyata. Banyak wartawan, katanya, diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan diancam hanya karena menulis kebenaran.
“Kebebasan pers bukan hadiah, tapi hasil perjuangan panjang. Jangan biarkan ada pihak yang membungkam suara rakyat dengan dalih stabilitas atau kepentingan politik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena “pers pesanan” yang hanya menulis sesuai kehendak sponsor.
“Kalau pers sudah bisa dibeli, maka kebenaran tak lagi punya harga. Dan kalau kebenaran hilang, maka demokrasi pun akan mati,” tandasnya.
Bagi Syahbudin, pers dan pemerintah seharusnya saling menguatkan, bukan saling curiga.
Namun, ia menegaskan bahwa fungsi kritis pers tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan pejabat.
“Pers bukan musuh pemerintah, tapi juga bukan pelayan pejabat. Kita adalah mitra rakyat, penjaga nurani publik, dan penegak moral bangsa,” katanya.
Syahbudin juga mengingatkan pejabat agar tidak alergi terhadap kritik.
“Kalau takut dikritik, jangan jadi pejabat publik. Karena jabatan itu amanah, bukan perlindungan dari suara rakyat,” ujarnya lantang.
Jurnalisme Pejuang, Bukan Pencari Amplop
Sebagai Redaktur dan Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara Provinsi Aceh, Syahbudin dikenal tegas menolak praktik “jurnalis amplop”. Ia menegaskan bahwa wartawan harus bebas dari pengaruh politik dan uang.
“Jurnalis sejati menulis dengan pena, bukan dengan amplop. Kita tidak butuh kedekatan dengan kekuasaan, yang kita butuh adalah kedekatan dengan nurani,” ujarnya.
Baginya, jurnalisme adalah bentuk perjuangan moral yang tak boleh dikotori oleh kepentingan sesaat. “Berita bisa mengguncang kekuasaan, tapi juga bisa menyelamatkan bangsa. Tinggal kita mau pilih di sisi mana.”
Syahbudin Padang menutup pesannya dengan nada tegas. Aceh tidak boleh diam melihat penyimpangan anggaran dan kemunduran moral di birokrasi.
“Dari Tanah Rencong, kita kirim pesan untuk Indonesia: jurnalis tak akan tunduk! Selama pena masih bisa menulis, selama nurani masih hidup, pers Aceh akan terus bersuara untuk rakyat,” pungkasnya penuh semangat.
Syahbudin Padang bukan sekadar jurnalis, ia adalah simbol keberanian dari ujung barat Indonesia, suara lantang yang menolak tunduk pada tekanan.
Dari Aceh, ia menyerukan agar pers di seluruh nusantara berdiri tegak di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat.
Penulis: Syahbuddin P
Editor: Tim Redaksi