Subulussalam | Infonewsnusantara.com Isu dugaan lenyapnya dana kehumasan Pemerintah Kota Subulussalam senilai sekitar Rp 400 juta kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan di bagian Humas Pemko Subulussalam, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Informasi mengenai dugaan pengelolaan dana humas yang tidak jelas ini beredar di lingkungan internal pemerintahan dan masyarakat. Publik pun mempertanyakan apakah pergantian pejabat humas tersebut merupakan rotasi biasa atau memiliki keterkaitan dengan isu keuangan yang kini ramai diperbincangkan.
Dugaan ini dinilai serius karena menyangkut penggunaan anggaran daerah. Sejumlah pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta mencegah potensi kerugian keuangan daerah.
Masyarakat meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Subulussalam dan Kejaksaan Negeri Subulussalam untuk turun tangan dan mengusut secara transparan dugaan lenyapnya dana humas tersebut. Keterbukaan informasi dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika isu ini tidak segera diklarifikasi dan ditangani secara hukum, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan daerah,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Subulussalam maupun pihak Humas belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Publik kini menantikan kejelasan serta langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah isu ini hanya sekadar rumor atau benar terdapat dugaan penyimpangan anggaran.
Transparansi atau pembiaran? Publik menunggu jawaban.
Redaksi:infonewsnusantara.com.