Infonewsnusantara.com | Langsa — Kota Langsa mencatat babak baru dalam dinamika demokrasi lokal pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir. Di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik, lahir sebuah kekuatan masyarakat sipil bernama Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI). Organisasi ini tidak sekadar tampil sebagai relawan politik yang mengantarkan wali kota terpilih menuju tampuk kekuasaan, melainkan berkembang menjadi elemen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, kebijakan publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
Sejak awal pembentukannya, SOMASI digagas sebagai wadah berhimpunnya berbagai unsur masyarakat sipil mulai dari aktivis pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha kecil yang memiliki satu kesamaan pandangan: keinginan melihat Langsa dikelola secara bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pada masa Pilkada, SOMASI memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan dukungan masyarakat. Mereka bergerak dari lorong ke lorong, dari diskusi kecil di warung kopi hingga forum-forum publik, menyampaikan gagasan perubahan dan pentingnya kepemimpinan yang responsif.
Keberhasilan mengantarkan wali kota terpilih ke kursi pemerintahan bukanlah garis akhir perjuangan SOMASI. Justru, bagi mereka, kemenangan politik hanyalah pintu masuk menuju tugas yang lebih besar dan berjangka panjang. Dalam berbagai pernyataan sikapnya, SOMASI menegaskan bahwa keberpihakan mereka bukan pada individu atau kekuasaan, melainkan pada nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik. Sikap inilah yang kemudian membedakan SOMASI dari kelompok relawan politik musiman yang kerap menghilang setelah pesta demokrasi usai.
Memasuki masa pemerintahan baru, SOMASI mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah kota. Mereka aktif mencermati arah kebijakan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga implementasi program-program prioritas. Melalui diskusi publik, kajian kebijakan, dan pernyataan terbuka di media, SOMASI berupaya memastikan bahwa janji-janji kampanye tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu peran penting SOMASI adalah sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Di tengah keterbatasan ruang partisipasi formal, SOMASI membuka kanal aspirasi masyarakat, menampung keluhan, kritik, maupun usulan, lalu menyampaikannya kepada pihak terkait. Dalam beberapa kasus, SOMASI bahkan memfasilitasi dialog langsung antara warga dengan pejabat pemerintah, sehingga persoalan-persoalan di tingkat akar rumput dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Di sisi lain, SOMASI juga tidak segan bersikap kritis ketika menemukan kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. Fungsi kontrol sosial dijalankan melalui pengawasan partisipatif, termasuk memantau proyek-proyek pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Bagi SOMASI, kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan wujud kecintaan terhadap kota dan upaya menjaga agar roda pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
Keberadaan SOMASI memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi di Langsa. Di tengah kecenderungan apatisme politik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, SOMASI hadir sebagai contoh bahwa masyarakat sipil dapat berperan aktif, terorganisir, dan berkelanjutan. Mereka membuktikan bahwa partisipasi politik tidak berhenti di bilik suara, melainkan harus terus berlanjut dalam bentuk pengawasan dan keterlibatan sehari-hari.
Tantangan tentu tidak ringan. SOMASI harus menjaga independensi di tengah godaan kekuasaan dan kepentingan politik praktis. Kedekatan historis dengan wali kota terpilih berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Namun, hingga kini, SOMASI berupaya merawat jarak kritis tersebut dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Konsistensi inilah yang menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan publik.
Lebih jauh, SOMASI juga mulai merancang agenda jangka panjang, termasuk penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik dan literasi kebijakan. Mereka menyadari bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang sadar hak dan kewajibannya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik, SOMASI berharap kontrol sosial tidak hanya menjadi tugas segelintir aktivis, tetapi menjadi gerakan kolektif warga kota.
Dalam konteks pembangunan daerah, kehadiran SOMASI menjadi penanda penting bahwa demokrasi lokal di Langsa terus bertumbuh. Dari sekadar mesin politik pengantar kemenangan, SOMASI bertransformasi menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Ke depan, publik menaruh harapan besar agar SOMASI tetap konsisten pada garis perjuangannya. Selama organisasi ini mampu menjaga idealisme dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, SOMASI berpotensi menjadi model gerakan masyarakat sipil yang matang dan berdaya guna. Di tangan masyarakat yang sadar dan terorganisir, Langsa tidak hanya dipimpin oleh wali kota terpilih, tetapi juga diawasi dan dijaga bersama demi masa depan yang lebih baik. (Om chai)