INN.com – Belum reda sorotan publik terhadap kenaikan gaji anggota DPR RI, kini pemerintah kembali memunculkan kebijakan yang memancing perdebatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tunjangan kinerja (tukin) ASN/PNS di Kementerian ESDM naik hingga 100 persen. Kebijakan ini memang disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai, namun di sisi lain menimbulkan tanda tanya besar di tengah seruan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat.
Kebijakan kenaikan tunjangan tersebut menambah daftar panjang keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rasa keadilan publik. Rakyat baru saja dikejutkan oleh kenaikan gaji para wakilnya di Senayan, kini pegawai kementerian tertentu justru mendapat kenaikan dua kali lipat. Di saat rakyat harus berhemat menghadapi kenaikan harga pangan, pendidikan, dan kesehatan, kebijakan seperti ini seolah menunjukkan bahwa efisiensi hanya berlaku bagi masyarakat bawah bukan bagi kalangan elit birokrasi.
Lebih jauh, langkah ini juga semakin memperlebar kesenjangan antara pegawai pusat dan daerah. ASN di daerah, terutama di kabupaten dan kota, bekerja keras menjalankan roda pemerintahan dengan fasilitas terbatas dan tunjangan yang jauh di bawah rekan mereka di kementerian pusat. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang bisa berdampak pada menurunnya motivasi kerja dan munculnya kecemburuan struktural dalam birokrasi nasional.
Memang, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi adalah hal wajar. Namun dalam konteks keuangan negara saat ini, kenaikan tukin hingga 100 persen perlu ditinjau ulang secara moral dan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang bersentuhan dengan kesejahteraan aparatur negara tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan antarwilayah. Tanpa itu, kebijakan ekonomi berisiko menimbulkan gejolak baru dan memperdalam ketimpangan sosial.
Kita tidak menolak ASN dihargai. Tapi penghargaan itu sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan rasa keadilan publik dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah perlu berhati-hati agar langkah “motivasi birokrasi” tidak berubah menjadi “provokasi sosial.” Ketika rakyat diminta berhemat dan efisien, maka aparatur negara pun harus menjadi contoh kesederhanaan dan empati.
Pada akhirnya, keadilan bukan hanya soal angka di neraca keuangan, tetapi soal rasa percaya rakyat kepada pemimpinnya. Dan rasa itu hanya tumbuh ketika kebijakan dijalankan dengan hati nurani, bukan sekadar perhitungan politik atau birokratis.