Aceh 3 Desember 2025 – INN.com
Di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor, tumpukan lumpur, tanah, kayu, dan material bebatuan hingga kini masih tersisa. Sungai belum sepenuhnya normal, parit masih tersumbat, dan akses masyarakat di beberapa titik terus terganggu oleh jejak bencana yang belum tertangani secara menyeluruh.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Isa Alima, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh. Dengan nada santun namun tegas, ia menilai pemulihan pascabanjir berjalan lambat karena minimnya alat berat di lokasi bencana, sementara di tempat lain alat-alat tersebut masih beroperasi seperti biasa.
“Dalam situasi darurat seperti ini, alat berat tidak boleh diam di zona nyaman. Pemerintah daerah maupun pusat perlu mengarahkan seluruh alat berat yang ada di Aceh untuk fokus terlebih dahulu ke lokasi banjir bandang dan longsor,” ujar Isa Alima.
Ia menekankan bahwa pembersihan pascabanjir tidak mungkin hanya mengandalkan tenaga manual. Excavator, bulldozer, grader, loader, dan alat berat lainnya merupakan kunci untuk membuka akses, mengangkat material berat, menormalisasi sungai, serta membersihkan fasilitas umum agar kehidupan warga dapat segera kembali berjalan.
Isa Alima juga mendorong agar pihak swasta yang memiliki alat berat, terutama yang selama ini menerima fasilitas negara atau memperoleh manfaat ekonomi dari bumi Aceh, bersedia berkontribusi secara nyata. Ia secara khusus menyoroti keberadaan alat berat yang saat ini masih beroperasi di lokasi pertambangan di seluruh Aceh. Menurutnya, alat-alat berat tersebut memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pascabanjir. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sewa alat berat, sehingga APBD dan APBN dapat dihemat untuk kebutuhan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Ini bukan semata soal teknis, tapi soal tanggung jawab moral. Tanah Aceh selama ini memberi manfaat ekonomi, termasuk bagi kegiatan pertambangan dan perkebunan. Maka saat Aceh dilanda bencana, sudah sepantasnya alat-alat berat itu kembali ke tanah ini untuk memulihkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isa Alima meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk berkoordinasi aktif mendata seluruh alat berat milik swasta di seluruh Aceh, termasuk yang berada di lokasi pertambangan dan perkebunan. Pendataan ini dinilai penting agar kontribusi kemanusiaan dapat diatur secara adil dan terarah, serta memastikan alat berat diprioritaskan ke lokasi-lokasi bencana, bukan terus bekerja di tempat biasa.
Ia mengingatkan, keterlambatan pembersihan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat. Lumpur yang belum dibersihkan akan mengeras, sungai yang belum dinormalisasi akan kembali meluap, dan ketika hujan berikutnya datang, bencana akan berulang dari titik awal.
“Jika alat berat bisa bergerak cepat demi proyek, maka ia juga harus bergerak cepat demi rakyat. Kalau tidak, banjir belum selesai dibersihkan, banjir baru sudah datang lagi,” katanya.
Isa Alima menutup dengan harapan agar semua pihak pemerintah, swasta, dan pemilik alat berat menggeser orientasi dari rutinitas bisnis menuju aksi kemanusiaan.
Sebab, Aceh hanya akan cepat pulih bila semua yang pernah menikmati tanahnya, bersedia turun tangan saat tanah itu terluka.