JAKARTA | INN.com — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan lambannya penyerapan anggaran pemulihan pascabencana oleh pemerintah daerah di Aceh. Padahal, dana kebencanaan telah tersedia dan kondisi likuiditas daerah dinilai aman.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI. Purbaya menegaskan, tidak ada persoalan ketersediaan dana di tingkat daerah, namun realisasi belanja justru tersendat karena keraguan aparatur dalam mengeksekusi anggaran.
Sekretaris Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Aceh, PURN TNI Zulsyafri, mengutip pernyataan Menkeu bahwa dana kebencanaan telah ditransfer ke masing-masing daerah dan seharusnya segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat terdampak.
“Dana kebencanaan sudah ada. Seharusnya segera dibelanjakan,” ujar Purbaya. Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Aceh Tamiang yang dinilainya tidak memiliki kendala keuangan. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan dana sekitar Rp47 miliar ke daerah tersebut. Ditambah saldo kas pemerintah daerah yang mencapai Rp132 miliar, total dana tersedia sekitar Rp160 miliar.
“Dari situ sebenarnya tidak ada kendala uang. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak berani belanja. Kalau begitu, suruh belanja saja dananya. Mau dikumpulkan bunganya? Nanti ada yang memeriksa,” ujarnya dengan nada menyentil.
Purbaya menekankan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menahan anggaran pemulihan. Dana tersebut harus segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga terdampak bencana. “Artinya, tidak ada kendala keuangan. Jangan sampai anggaran hanya disimpan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa lambannya realisasi belanja di Aceh Tamiang turut dipengaruhi kondisi aparatur pemerintah daerah yang ikut terdampak banjir. “Petugasnya ikut terdampak. Pegawai-pegawainya terdampak banjir, sehingga kami bantu dengan menurunkan sekitar 100 pegawai dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Tito.
Meski demikian, Purbaya kembali menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan dana. Seluruh dana kebencanaan untuk daerah-daerah di Aceh, katanya, telah dikirim sejak awal Januari 2026 dan semestinya segera mengalir ke program pemulihan nyata di lapangan. (Red)