Langsa | INN
Pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang meminta insan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menjaga integritas dan memperkuat kontribusi bagi negara melalui peningkatan kinerja, inovasi berkelanjutan, serta kreativitas dalam mengelola sektor perkebunan nasional, patut diapresiasi. Pesan tersebut tidak hanya ditujukan untuk jajaran direksi, melainkan juga bagi serikat pekerja yang menjadi bagian penting dalam roda perusahaan negara.
Dalam pertemuan dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) di Jakarta, Sabtu lalu, Mentan menegaskan bahwa serikat pekerja memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya terhadap kepentingan internal anggotanya, tetapi juga terhadap kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Ia mengatakan, “Serikat itu kalau hatinya benar pasti cinta mati pada direksinya. Ingat, kalian para serikat juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan lainnya. Jadi tingkatkan kualitas dan perbesar kontribusimu pada negara.”
Pernyataan ini kemudian ditanggapi positif oleh Ketua PJS (Pro Jurnalismedia Siber) Aceh. Menurutnya, arahan Mentan tersebut merupakan dorongan moral sekaligus strategi nasional untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama perekonomian bangsa. Apalagi, perkebunan selama ini terbukti menjadi penyumbang devisa yang tidak sedikit.
Ketua PJS Aceh menekankan bahwa pesan integritas yang disampaikan Mentan adalah fondasi utama. Integritas berarti konsistensi dalam tindakan, kejujuran dalam pengelolaan, serta komitmen pada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok atau individu. Tanpa integritas, perusahaan negara seperti PTPN bisa tergelincir pada praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga inefisiensi yang merugikan karyawan maupun negara.
Selain integritas, aspek inovasi juga menjadi kunci. Dunia perkebunan global terus berkembang, baik dari sisi teknologi budidaya, pengolahan pascapanen, hingga strategi pemasaran digital. Jika PTPN tidak mau berinovasi, maka akan sulit bersaing di pasar internasional. Negara-negara lain seperti Malaysia dan Brasil telah melangkah lebih maju dengan penerapan teknologi mutakhir dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi itu tidak akan berarti bila kita tidak berani melakukan lompatan inovasi. Menteri Pertanian sudah benar dalam mengingatkan kita semua untuk tidak berhenti berkreasi,” ujar Ketua PJS Aceh.
Selama ini, serikat pekerja sering diposisikan hanya sebagai pengkritik kebijakan perusahaan. Tidak jarang pula, hubungan serikat dengan direksi dipenuhi ketegangan yang berujung pada mogok kerja atau perselisihan industrial. Namun, arahan Mentan seolah ingin mengubah paradigma itu. Serikat pekerja harus menjadi mitra strategis yang ikut menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan karyawan.
Ketua PJS Aceh menilai, bila serikat pekerja benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang, maka keberpihakan mereka pada integritas direksi bukanlah bentuk kompromi, melainkan langkah sinergi. Dengan demikian, kesejahteraan karyawan tidak hanya dinikmati sesaat, melainkan berkelanjutan seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan.
Aceh sebagai daerah dengan potensi perkebunan besar tentu memiliki posisi penting dalam konteks ini. Sawit, kakao, karet, hingga kopi Gayo yang mendunia merupakan komoditas unggulan yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan serius. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak tantangan: harga yang fluktuatif, produktivitas rendah, peremajaan tanaman yang lambat, hingga konflik lahan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Menurut Ketua PJS Aceh, arahan Mentan hendaknya dijadikan momentum bagi PTPN dan serikat pekerja di Aceh untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Pemerintah daerah, media, serta organisasi masyarakat sipil juga harus berperan aktif mengawal transparansi agar arah kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Pesan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman bukan sekadar jargon, melainkan panggilan untuk membangkitkan kembali sektor perkebunan nasional. Sektor ini bukan hanya menyangkut devisa negara, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
Ketua PJS Aceh menyebutkan, jika pemerintah, PTPN, serikat pekerja, dan masyarakat mampu membangun sinergi, maka perkebunan dapat menjadi lokomotif pembangunan pedesaan. Buruh akan sejahtera, petani kecil akan terlindungi, dan negara mendapat devisa yang lebih besar.
Namun, jika pesan Mentan hanya berhenti pada tataran pidato tanpa implementasi nyata, maka kita akan kembali pada pola lama: konflik, ketidakpuasan, dan rendahnya daya saing. Oleh karena itu, tantangan terbesar kini ada di tangan PTPN dan serikat pekerja: apakah mereka mampu membuktikan diri sebagai agen perubahan, atau hanya sekadar penonton dalam dinamika kebijakan perkebunan.
Apresiasi Ketua PJS Aceh terhadap langkah Mentan menunjukkan bahwa suara masyarakat, khususnya dari daerah, mendukung penuh arah kebijakan yang menekankan integritas dan inovasi. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Dibutuhkan tindak lanjut berupa aksi nyata, baik di level kebijakan maupun implementasi di lapangan.
Momentum kebangkitan perkebunan nasional harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aceh dan daerah-daerah lain dengan kekayaan alam melimpah seharusnya berdiri di garis depan. Dengan komitmen yang kuat, sektor perkebunan tidak hanya menjadi sumber devisa, melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kini, saatnya semua pihak menjawab panggilan sejarah: menjaga integritas, berinovasi tanpa henti, dan memastikan perkebunan nasional kembali berjaya. (Red)
Mantap