ACEH | INN.com — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Aceh menyatakan komitmennya untuk memantau dan mengawal secara ketat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Pengawalan dilakukan guna memastikan program pemulihan berjalan transparan, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik penyimpangan.
Sekretaris KAKI Aceh, Zulsyafri, menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal, mulai dari pendataan korban, penetapan penerima bantuan, hingga realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir jangan dijadikan ladang kepentingan. Korban banjir harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar angka dalam laporan. KAKI Aceh siap mengawal proses ini sampai tuntas,” tegasnya.
Menurut Zulsyafri, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti data penerima bantuan yang tidak valid, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga proyek pembangunan yang dikerjakan asal jadi dan tidak berkelanjutan.
KAKI Aceh juga mendesak pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), serta instansi terkait lainnya untuk membuka informasi kepada publik. Informasi tersebut mencakup besaran anggaran rehab–rekon, sumber pendanaan, daftar penerima bantuan, serta progres pekerjaan di lapangan.
Zulsyafri secara khusus menyoroti kondisi Aceh Tamiang, yang dinilai terdampak cukup parah akibat bencana banjir. Ia menegaskan, transparansi di daerah tersebut bersifat wajib. “Kalau data dan anggaran tertutup, wajar publik curiga. Jangan sampai korban banjir menjadi korban dua kali,” ujarnya.
Selain itu, KAKI Aceh meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum untuk aktif melakukan pengawasan dan tidak ragu menindak tegas oknum yang terbukti melakukan manipulasi data maupun penyalahgunaan anggaran.
Tak hanya menyoroti pembangunan fisik, KAKI Aceh juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Bentuk pemulihan tersebut antara lain bantuan modal usaha, penyediaan alat kerja, bibit pertanian, serta dukungan bagi pelaku UMKM agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan menjalankan roda perekonomian seperti sediakala.
“KAKI Aceh siap bersinergi sekaligus bersikap kritis demi memastikan seluruh proses pemulihan pascabanjir berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas Zulsyafri.