DELI SERDANG | InfoNewsNusantara.com
Rencana Pelantikan Eselon II Pejabat Hasil Seleksi Peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menuai sorotan keras dari kalangan Mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang menyatakan siap turun ke jalan menggelar aksi massa unjuk rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang menjelang pelantikan, Jumat (16/01/2026), menyusul mencuatnya dugaan bahwa sejumlah peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang akan dilantik memiliki rekam jejak bermasalah, baik secara etik maupun hukum.
Aksi massa unjuk rasa tersebut dipicu oleh informasi rencana pelantikan 16 Pejabat Eselon II untuk mengisi Jabatan strategis yang kosong. Namun alih-alih membawa harapan pembenahan birokrasi, dan rencana pelantikan ini justru menimbulkan kegelisahan publik karena beberapa nama yang beredar dikaitkan dengan persoalan lama yang dinilai belum tuntas.
Ketua Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang, Rusdi Sumantri, menegaskan bahwa gerakan Mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan, khususnya dalam menjaga integritas birokrasi daerah. “Kami tidak anti pelantikan. Tapi kami menolak jika Pejabat yang dilantik memiliki catatan bermasalah. Jabatan publik bukan hadiah Politik, dan melainkan amanah,” tegas Rusdi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jurnalis InfoNewsNusantara.com, Jumat (16/01/2026).
Mahasiswa menyoroti sejumlah Jabatan strategis, terutama di sektor pelayanan publik. Dua posisi yang menjadi perhatian utama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dr. H. Amri Tambunan, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dikaitkan dengan isu dugaan korupsi serta lemahnya tata kelola. Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang juga menyoroti dugaan persoalan di tingkat Kecamatan. Dua Kecamatan yang disebut dalam pernyataan Mahasiswa adalah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Lubuk Pakam.
Camat Percut Sei Tuan, berinisial A.F.S, dan Camat Lubuk Pakam, berinisial R.L.D, disebut pernah terseret temuan lembaga pemeriksa terkait pengelolaan anggaran kebersihan. Temuan tersebut sempat menjadi perhatian publik karena yang diduga merugikan keuangan daerah. Namun yang menjadi sorotan tajam, kedua nama tersebut justru dikabarkan masuk dalam bursa promosi Jabatan di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini dinilai Mahasiswa sebagai ironi dalam penegakan etika birokrasi.
“Bagaimana mungkin Pejabat yang pernah disorot karena temuan anggaran justru dipromosikan. Ini yang membuat publik curiga dan marah,” ujar Rusdi.
Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang secara tegas mendesak Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan agar tidak mengabaikan persoalan rekam jejak calon Pejabat yang akan dilantik. Mahasiswa meminta agar kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan seluruh proses pelantikan benar-benar mengacu pada prinsip merit sistem, transparansi, dan akuntabilitas.
Mahasiswa juga meminta agar hasil penilaian rekam jejak peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun hingga berita ini diterbitkan, Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan belum memberikan tanggapan resmi.
Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang menegaskan, apabila pelantikan tetap dilakukan tanpa transparansi dan kejelasan, aksi turun ke jalan akan menjadi langkah lanjutan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap praktik birokrasi yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.(inn0101)