MEDAN | INN.com — Gelombang protes mahasiswa kembali menguat. Puluhan massa dari Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa beruntun di kantor LLDikti Wilayah I Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (2/2/2026). Mereka menuntut transparansi total tata kelola program KIP Kuliah yang dinilai sarat tanda tanya.
Aksi dimulai di kantor LLDikti Wilayah I di Medan Selayang, sebelum massa bergerak ke Kejatisu. Mahasiswa membawa spanduk keras bernada tudingan, salah satunya bertuliskan: “Bongkar Permainan Mafia Pendidikan di LLDikti.” Orasi dilakukan bergantian dengan nada tinggi, menekan agar data penerima dan alur dana KIP Kuliah dibuka ke publik.
Koordinator aksi GUNTUR, Fachturozy, menegaskan program bantuan pendidikan dari negara tidak boleh dikelola secara tertutup. Menurutnya, minimnya keterbukaan justru memicu kecurigaan publik dan merusak kepercayaan mahasiswa.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Dana negara harus bisa diaudit publik,” tegasnya di hadapan massa.
Mahasiswa menyoroti tidak terbukanya data jumlah penerima, asal perguruan tinggi, hingga mekanisme penetapan penerima bantuan. Mereka menilai kondisi itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Koordinator aksi lainnya, Haris Hasibuan, menyebut banyak laporan yang masuk dari mahasiswa penerima KIP Kuliah terkait keterlambatan pencairan, dugaan pemotongan dana, hingga tidak jelasnya saluran pengaduan resmi.
“KIP Kuliah itu uang rakyat untuk mahasiswa kurang mampu, bukan dana misterius. Kalau data ditutup, alur dana tak dibuka, wajar kalau publik curiga,” ujarnya.
Situasi sempat memanas karena pimpinan LLDikti Wilayah I tidak hadir menemui massa. Ketidakhadiran tersebut memicu teriakan protes dan tudingan penghindaran tanggung jawab. Perwakilan pejabat LLDikti yang hadir meminta tuntutan disampaikan melalui jalur administrasi, namun jawaban itu ditolak massa.
Dialog akhirnya dilakukan oleh pejabat Bagian Umum dan Humas yang mewakili pimpinan. Mereka berjanji menyiapkan sejumlah data yang diminta mahasiswa pada hari yang sama. Namun GUNTUR menyatakan data yang diberikan belum sesuai dengan permintaan substantif mereka.
Tak berhenti di situ, massa melanjutkan tekanan ke Kejatisu. Aksi ini disebut sebagai lanjutan demonstrasi sebelumnya pada 8 Januari 2026. Mahasiswa menilai belum ada penjelasan terbuka soal perkembangan laporan dugaan penyimpangan KIP Kuliah.
Di Kejatisu, massa diterima jajaran bidang penerangan hukum. Pihak kejaksaan menyatakan laporan telah diterima dan tim sudah dibentuk untuk melakukan pendalaman.
“Tidak benar berhenti. Tim sedang bekerja dan kami berkomitmen mengusut jika ditemukan unsur pelanggaran. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas perwakilan Kejatisu di hadapan mahasiswa.
GUNTUR menegaskan aksi belum berakhir. Mereka mengancam akan menggelar gelombang demonstrasi lanjutan dan menempuh jalur hukum serta tekanan publik berkelanjutan jika tidak ada keterbukaan dan progres nyata.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun meninggalkan peringatan keras: isu transparansi KIP Kuliah akan terus mereka kawal sampai tuntas. (#)