INN.com
Kabupaten Bireuen kembali jadi panggung politik yang tak pernah benar-benar sepi. Setelah sempat tenang pasca rotasi sejumlah pejabat strategis dan pergantian pucuk pimpinan daerah, kini suhu politik mendadak mendidih. Pemicunya bukan siapa-siapa, melainkan sosok yang pernah duduk di kursi nomor satu Bireuen, H. Ruslan M. Daud, atau yang akrab disapa HRD.
Kritik pedas yang dilontarkan HRD terhadap kebijakan dan arah pembangunan pemerintahan saat ini membuat “bola panas” bergulir deras. Dalam beberapa pernyataannya di publik, HRD menuding adanya “arah pembangunan yang kehilangan ruh keberpihakan terhadap rakyat kecil.” Ia juga menyinggung kebijakan belanja daerah yang dianggap tak tepat sasaran, serta dugaan adanya distorsi dalam prioritas program daerah.
Pernyataan itu, yang disampaikan dengan gaya khas HRD lugas, keras, tapi penuh perhitungan politik langsung menjadi bahan perbincangan hangat di warung kopi, media sosial, hingga forum-forum resmi. Politisi, aktivis, hingga ASN ikut menimbang, bahkan sebagian mulai mengambil posisi. Ada yang menilai HRD sedang menjalankan peran oposisi moral, namun tak sedikit pula yang menudingnya sedang “memanaskan mesin” untuk agenda politik 2029.
Namun satu hal yang pasti: kritik HRD bukanlah sekadar “angin lalu.” Ia datang dari figur yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan politik nasional. Pernah menjabat Bupati Bireuen (2012–2017) dan kini duduk di Senayan, HRD memahami betul denyut birokrasi di kampung halamannya. Maka ketika ia bicara soal tata kelola, publik tahu, ada yang sedang ia sorot dengan serius.
Masalahnya, kritik yang seharusnya menjadi vitamin bagi demokrasi justru membuat suasana menjadi tegang. Pihak-pihak tertentu merasa tersindir, bahkan beberapa di antaranya bereaksi balik dengan serangan personal. Sebagian pejabat daerah menilai HRD “belum move on” dan masih ingin mengatur arah kebijakan daerah. Namun di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang justru melihat kritik itu sebagai bentuk kepedulian seorang putra daerah terhadap rumahnya sendiri.
Gelinding bola panas ini menunjukkan bahwa politik Bireuen belum benar-benar dewasa. Kritik masih dianggap ancaman, bukan ruang dialog. Padahal, di tengah stagnasi ekonomi, lambatnya proyek strategis, dan keluhan rakyat kecil yang makin sering terdengar, seharusnya semua pihak membuka diri untuk evaluasi bersama.
Apakah HRD sedang menggugat kebijakan? Ya.
Apakah ia sedang membangun panggung untuk comeback? Bisa jadi.
Namun, terlepas dari motif politik di baliknya, kritik adalah bagian sah dari dinamika demokrasi. Yang berbahaya bukan kritiknya tapi respons yang defensif dan alergi terhadap koreksi publik.
Kini semua mata tertuju pada Bireuen. Bola panas telah bergulir, dan arah pantulannya akan menentukan warna politik jelang 2029. Apakah kritik HRD akan membuka jalan menuju perbaikan, atau justru memecah barisan elit lokal menjadi lebih keras?
Satu hal pasti suhu politik di “Kota Santri” ini sudah tak lagi suam-suam kuku. Bireuen sedang mendidih, dan rakyat menonton siapa yang benar-benar berani menjemput panas itu dengan kepala dingin. (##)