INN
Dua sarana transportasi yang seharusnya menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan konektivitas di Kabupaten Bener Meriah kini ibarat “hidup segan mati tak mau.” Bandara Rembele dan Terminal Tipe B Ketipis, dua infrastruktur yang didanai oleh Kementerian Perhubungan dengan anggaran besar, justru terbengkalai dan nyaris tanpa fungsi nyata bagi masyarakat.
Bandara Rembele, bandara kelas III yang berada di bawah pengelolaan UPT Ditjen Perhubungan Udara, pernah menjadi kebanggaan daerah. Sebelum pandemi COVID-19, bandara ini melayani rute penerbangan Bener Meriah – Kualanamu (Sumut) secara rutin. Namun, sejak pandemi melanda, aktivitas penerbangan terhenti total dan tak pernah benar-benar pulih kembali.
Alasan klasik yang kerap disampaikan adalah harga tiket yang terlalu mahal sehingga tidak menarik minat penumpang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya bukan sekadar tiket. Kurangnya strategi pemerintah daerah dalam mendorong potensi wisata, perdagangan, dan arus orang dari dan ke Bener Meriah turut memperparah situasi. Bandara yang seharusnya menjadi pintu gerbang pembangunan kini hanya menjadi simbol infrastruktur megah tanpa manfaat.
Nasib serupa juga menimpa Terminal Tipe B Ketipis. Setelah sempat direhabilitasi dan dinaikkan statusnya, terminal ini seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan pusat pergerakan transportasi antarwilayah. Namun faktanya, terminal tersebut tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya. Bus dan angkutan umum lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan, sementara bangunan terminal dibiarkan kosong dan sepi, bahkan beberapa bagian sudah tampak tidak terawat.
Sejak masa Bupati definitif Sarkawi, hingga bergantinya dua penjabat (Pj) bupati, dan kini kembali dipimpin oleh bupati definitif baru, kondisi kedua fasilitas vital ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pemerintah daerah seolah hanya menjadi penonton dari kerusakan yang pelan tapi pasti menggerogoti aset publik tersebut.
Padahal, keberadaan bandara dan terminal bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah bagian dari strategi besar untuk mempercepat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan membuka isolasi daerah. Ketika sarana seperti ini dibiarkan terbengkalai, maka yang hilang bukan hanya uang negara, tapi juga kesempatan emas untuk kemajuan ekonomi masyarakat.
Kini, publik bertanya-tanya: sampai kapan aset negara ini dibiarkan menjadi monumen bisu di tengah dataran tinggi Gayo? Apakah pemerintah daerah dan pusat tidak punya konsep revitalisasi, atau memang sudah menyerah pada keadaan?
Sudah saatnya Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan evaluasi serius. Bandara Rembele dan Terminal Ketipis tidak boleh terus menjadi proyek gagal yang hanya tinggal cerita. Dengan perencanaan matang, promosi wisata yang kuat, dan dukungan kebijakan daerah yang progresif, keduanya masih bisa dihidupkan kembali sebagai simbol kebangkitan transportasi dan ekonomi Gayo.
Kalau tidak, maka miliaran rupiah anggaran pembangunan hanya akan menjadi debu sejarah, dan Bener Meriah akan terus tertinggal bukan karena tidak punya fasilitas, tapi karena tidak mampu memanfaatkannya.
Redelong 14 Oktober 2025, Wen Toweren