Subulussalam | infonewsnusantara.com. Suasana politik di Kota Subulussalam kian membara. Pemerintahan yang mengusung semangat perubahan dan digaungkan lewat tagline #SetahunRabbani kini berada di bawah tekanan besar. Bukan sekadar kritik biasa, melainkan gelombang desakan terbuka dari DPRK dan ratusan warga yang mempertanyakan kondisi keuangan daerah.
Sorotan tajam itu mengarah kepada Wali Kota Rasyid Bancin. DPRK secara resmi menggulirkan hak interpelasi, langkah politik yang dinilai sebagai bentuk “pengepungan konstitusional” terhadap kepala daerah. Penyebabnya tidak main-main: dugaan defisit anggaran yang disebut-sebut membengkak hingga Rp290 miliar.
Dari Klaim Capaian ke Krisis Kepercayaan
Selama setahun terakhir, berbagai capaian dipublikasikan ke ruang publik. Peresmian program, kunjungan pejabat pusat, hingga seremoni pembangunan menjadi narasi utama pemerintahan. Namun di balik itu, muncul pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya kondisi kas daerah?
Sejumlah kalangan menilai, keberhasilan sejati bukan soal panggung seremonial, melainkan tentang disiplin fiskal dan keberlanjutan anggaran. Jika benar defisit mendekati Rp290 miliar, maka situasi ini bukan sekadar angka di atas kertas—melainkan ancaman serius bagi stabilitas pembangunan.
“Jangan sampai publik disuguhi pencitraan, sementara fondasi keuangan daerah rapuh,” tegas seorang pengamat kebijakan lokal.
Gedung DPRK Dikepung, Desakan Angket Menggema Ketegangan memuncak ketika ratusan warga mendatangi Gedung DPRK, bertepatan dengan sidang paripurna hak interpelasi. Konvoi sepeda motor dari Lapangan Beringin, Kecamatan Simpang Kiri, memanjang hingga pusat kota. Spanduk tuntutan dibentangkan, suara toa menggema.
Massa mendesak agar DPRK tidak berhenti pada interpelasi, melainkan melangkah lebih jauh menggunakan hak angket untuk membongkar secara menyeluruh persoalan defisit dan tata kelola anggaran.
“Kalau jawaban tidak memuaskan, lanjutkan ke angket!” teriak orator aksi, disambut sorakan.
Di dalam ruang sidang, perdebatan berlangsung panas. Sejumlah fraksi menyoroti keterlambatan pembahasan APBK 2026, dugaan utang daerah, serta ketidaksinkronan dokumen perencanaan yang dinilai memperparah situasi fiskal.
Antara Transparansi dan Tanggung Jawab
Defisit ratusan miliar rupiah bukan perkara sepele. Dampaknya bisa menjalar ke pembayaran kegiatan, proyek pembangunan, hingga hak-hak pihak ketiga. Bahkan kekhawatiran terbesar adalah beban fiskal yang diwariskan ke tahun-tahun berikutnya.
Kritik keras kini diarahkan kepada pemerintahan saat ini: Mengapa angka defisit bisa membengkak?
Siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran?
Apa strategi konkret untuk menutup lubang fiskal tanpa membebani masyarakat?
Publik menuntut keterbukaan data, bukan sekadar narasi pembelaan. Dalam sistem demokrasi, interpelasi bukanlah serangan pribadi, melainkan mekanisme kontrol yang sah.
Ujian Tahun Pertama Pemerintahan
Situasi ini menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Rabbani. Satu tahun pertama yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi justru dibayangi krisis kepercayaan.
Jika defisit Rp290 miliar benar adanya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra politik, tetapi masa depan keuangan Kota Subulussalam.
Kini bola ada di tangan Pemerintah Kota.
Akankah semua ini dijelaskan secara terbuka dan tuntas?
Ataukah defisit ratusan miliar ini akan menjadi catatan paling kelam dalam perjalanan awal pemerintahan saat ini?
Subulussalam menunggu jawaban.