Oleh: Chaidir Toweren
InfoNewsNusantara.com
Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menyeruak ke permukaan. Seperti gelombang yang datang dan pergi, isu ini tak pernah benar-benar padam, tetapi juga tak pernah sampai ke pelabuhan realisasi. Ia hidup di ruang wacana, mati di ruang keputusan. Hidup lagi menjelang pemilu, lalu kembali hilang usai pesta demokrasi usai.
Sudah lebih dari dua dekade masyarakat di wilayah tengah dan tenggara Aceh, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Subulussalam, menaruh harapan agar ALA benar-benar terwujud. Namun hingga kini, ALA tetap menjadi “janin politik” yang tak kunjung dilahirkan, sekalipun bidannya berganti-ganti.
Padahal, semangat awal perjuangan ALA bukanlah sekadar memisahkan diri dari Aceh induk. Ia lahir dari keresahan panjang atas ketimpangan pembangunan, lambannya pemerataan ekonomi, dan minimnya perhatian terhadap wilayah pedalaman yang kaya potensi namun miskin sentuhan kebijakan.
Namun kini, perjuangan itu seolah kehilangan arah. ALA berubah dari cita-cita menjadi wacana musiman hilang dan timbul mengikuti suhu politik.
Ketika suhu politik naik, ALA dibangkitkan; ketika kepentingan kekuasaan bergeser, ia kembali dibungkam.
Wacana yang Hidup Menjelang Pilkada, Mati Setelahnya
Setiap kali menjelang Pilkada atau Pemilu, wacana pemekaran ALA selalu muncul dengan semangat menggebu. Spanduk perjuangan terpasang di kota-kota, forum deklarasi digelar, tokoh-tokoh tampil berapi-api di podium. Mereka berbicara tentang keadilan, pemerataan, dan perjuangan rakyat pedalaman.
Namun begitu masa kampanye usai, semangat itu perlahan menguap. Janji yang dulu begitu gagah menjadi gema yang tak bersuara.
“ALA ini seperti lagu lama yang selalu diputar setiap musim politik tiba. Setelah itu sunyi kembali.” ujar Uries Samadin pengamat politik Takengon.
“Yang kita lihat bukan perjuangan, tapi pengulangan, sebuah drama politik yang dimainkan terus-menerus tanpa akhir.”
Kondisi ini membuat publik mulai jenuh. Di banyak daerah, rakyat mulai memandang sinis terhadap para politisi yang setiap musim pemilihan menghidupkan isu ALA seperti ritual tahunan.
“Sudah 20 tahun kami dengar janji yang sama,” kata Abd Gani, tokoh masyarakat Kutacane.
“Kalau setiap lima tahun dijanjikan pemekaran, berarti sudah empat kali kami ditipu dengan kata-kata manis. Yang nyata justru jalan rusak, sekolah terbengkalai, dan petani tetap miskin.”
ALA pada hakikatnya lahir dari cita-cita luhur. Tetapi kini, cita-cita itu ditarik ke dalam lingkaran kekuasaan. Banyak tokoh yang dulunya menjadi motor perjuangan kini justru diam dalam kenyamanan jabatan. Mereka tidak lagi bicara tentang perjuangan, karena isu itu sudah tidak menguntungkan secara politik.
Sementara rakyat di dataran tinggi Gayo dan wilayah Leuser terus menunggu perubahan yang tak pernah datang.
“ALA kini bukan lagi simbol perjuangan rakyat, tapi alat tawar-menawar politik,” ujar Nasron Taranos, aktivis dari Bener Meriah.
“Selama ALA hanya menjadi bahan kampanye, maka ia tidak akan pernah lahir. Yang lahir hanya janji.”
Pemerintah pusat pun tampak berhati-hati. Dalam konteks Aceh yang memiliki kekhususan dan lahir dari proses damai Helsinki, pemekaran wilayah dianggap sensitif. Karena itu, meskipun aspirasi ALA diakui, namun tidak pernah menjadi prioritas.
Akibatnya, ALA terus hidup dalam ruang abu-abu: diakui, tapi tidak disetujui; didengar, tapi tidak dilaksanakan.
Hilang-Timbul Seperti Bayangan
Fenomena “hilang-timbul” ini bukan tanpa sebab. Wacana ALA sering kali dipelihara untuk menjaga harapan masyarakat tetap menggantung, agar tetap mudah digiring oleh narasi politik.
Ketika isu nasional mengendur, atau ketika perhatian rakyat mulai menurun, barulah ALA kembali disuarakan. Namun tidak pernah ada langkah konkret: tidak ada tim resmi, tidak ada draft administratif yang serius disodorkan ke pusat, tidak ada konsolidasi lintas daerah yang solid.
Seorang tokoh jurnalis dari Aceh Tenggara bahkan menyebut perjuangan ALA sebagai “politik bayangan.”
“Seolah ada, tapi tidak pernah benar-benar nyata. Ia hanya muncul ketika lampu politik dinyalakan,” ujarnya.
Dalam konteks seperti ini, rakyat kembali menjadi korban. Mereka dijadikan objek politik yang terus disuguhi janji pemekaran, seolah-olah semua penderitaan akan selesai begitu ALA berdiri. Padahal, pemekaran bukan solusi ajaib. Tanpa tata kelola yang baik dan pemimpin yang bersih, provinsi baru pun bisa menjadi ladang baru bagi korupsi dan konflik.
Kini, saatnya publik di wilayah calon ALA berpikir lebih jernih. Pemekaran bukan tujuan akhir, melainkan sarana. Bila tujuan pemerataan, keadilan, dan pembangunan bisa dicapai tanpa memisahkan diri, maka pemekaran tidak lagi menjadi keharusan.
Kita harus berani mengakui bahwa perjuangan ALA sudah kehilangan ruh. Ia menjadi romantisme masa lalu yang terus dihidupkan tanpa arah. Jika perjuangan ini ingin kembali bermakna, maka yang perlu dimekarkan bukan sekadar wilayah administratif, tetapi kesadaran politik dan keberanian moral untuk memperjuangkan rakyat secara nyata.
Karena sejatinya, pemekaran tanpa perubahan mentalitas hanya akan melahirkan birokrasi baru yang korup, bukan kesejahteraan baru.
ALA: Anak yang Tak Pernah Lahir
Dua dekade lebih rakyat menanti, tapi ALA tetap menjadi “anak yang tak pernah lahir.”
Ia disanjung dalam pidato, tetapi tidak pernah diperjuangkan dengan darah dan pikiran. Ia hanya menjadi nama yang manis untuk dikampanyekan, bukan perjuangan yang dihidupi.
Dan selama para elite masih lebih sibuk menghitung kursi daripada membangun strategi, ALA akan tetap menjadi mimpi yang hilang-timbul seperti bayangan yang datang setiap senja, lalu lenyap saat malam tiba.
Perjuangan sejati bukan diucapkan di podium, tetapi dikerjakan di lapangan. Bukan soal siapa yang memekarkan, tapi siapa yang benar-benar membangun.
Karena rakyat sudah cukup lelah dengan janji. Kini yang mereka tunggu bukan pemekaran wilayah, tapi pemekaran hati nurani.