Simeulue info News Nusantara.com Aktivis Simeulue, Ahmad Hidayat yang akrab disapa Wak Rimba, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh MuzakirManaf dan Fadhlullah.
Ia menilai, selama satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Aceh dan wakil gubernur aceh belum terlihat langkah konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Simeulue.
Menurut Wak Rimba, ketimpangan pembangunan masih sangat nyata. Hal ini terlihat dari berbagai sektor mulai dari infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan pariwisata yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Ia menyoroti salah satunya kondisi Jembatan Lalla yang merupakan jalan provinsi namun hingga kini belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kerusakan jembatan tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya komitmen pemerintah dalam membangun wilayah terpencil.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut akses dan keselamatan masyarakat. Jika dibiarkan ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam memperhatikan daerah kepulauan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Wak Rimba menilai potensi besar yang dimiliki Simeulue belum dimaksimalkan. Tidak adanya survei maupun program pengembangan dianggap sebagai bentuk kurangnya kepedulian terhadap kekayaan alam daerah.
Padahal, menurutnya, keindahan alam Simeulue memiliki daya tarik yang tidak kalah dibandingkan daerah lain di Aceh dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Permasalahan lain yang disoroti adalah buruknya layanan transportasi laut, Ia mengungkapkan bahwa antrean panjang armada kapal yang terjadi dari subuh hingga magrib menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara layak. Kondisi ini menjadi bukti bahwa aksesibilitas wilayah kepulauan masih jauh dari kata memadai,” tegasnya.
Wak Rimba juga mengingatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan wilayah daratan. bahwa daerah kepulauan seperti Simeulue memiliki hak yang sama untuk diperhatikan dan dikembangkan.
Ia bahkan menilai ada kesan bahwa Simeulue diperlakukan sebagai “anak tiri” dalam kebijakan pembangunan provinsi.
Wak Rimba menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh belum mampu menjalankan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ia berharap kritik ini menjadi peringatan serius agar pemerintah segera mengambil langkah nyata demi kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali(*)