Dari Bener Meriah ke Aceh Tengah: Jejak Gagal Salman dan Aroma Nepotisme PDAM

Oleh: Wen Toweren

INN.com

Publik Aceh Tengah kini menyoroti langkah pemerintah daerah dalam menunjuk Salman sebagai Direktur PDAM Tirta Tawar. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar dan dinilai sarat muatan politik, bukan berdasarkan pada profesionalitas dan rekam jejak kinerja.

Salman sebelumnya menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah saat Haili Yoga menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan kemudian sebagai Penjabat (Pj) Bupati. Publik menilai hubungan kedekatan inilah yang menjadi “tiket” Salman untuk menempati posisi strategis di Aceh Tengah.

Padahal, rekam jejak Salman di Bener Meriah dinilai belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja PDAM Tirta Bengi di masa kepemimpinannya tidak mencatat prestasi signifikan dalam pelayanan air bersih, bahkan justru sering menuai keluhan masyarakat. Maka, publik wajar mempertanyakan: mengapa sosok dengan rekam jejak biasa saja justru kembali diberi amanah memimpin BUMD di daerah lain?

Penunjukan pejabat BUMD seperti PDAM seharusnya didasari oleh kompetensi, integritas, dan pengalaman teknis dalam tata kelola air minum yang berorientasi pelayanan publik, bukan karena alasan kedekatan personal atau politik balas budi terhadap tim sukses. Ketika jabatan publik diisi atas dasar loyalitas politik, bukan meritokrasi, maka risiko kegagalan institusi menjadi sangat tinggi.

Masyarakat Aceh Tengah tentu berharap PDAM Tirta Tawar dikelola secara profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan dasar air bersih warga. Namun, jika pengisian jabatan strategis seperti direktur hanya menjadi “ruang akomodasi politik”, maka harapan perbaikan pelayanan publik akan sulit terwujud.

Sudah saatnya pemerintah daerah menyadari bahwa pengangkatan pejabat publik bukan alat konsolidasi politik, melainkan amanah pelayanan masyarakat. Masih banyak SDM lokal yang berkompeten dan memiliki rekam jejak bersih yang layak diberi kesempatan.

Jika tidak ada perubahan arah dalam pola penempatan pejabat, maka PDAM Tirta Tawar berpotensi mengulang kegagalan yang sama  di bawah kepemimpinan yang bukan berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan siapa yang dekat dengan kekuasaan.

Air adalah sumber kehidupan. Tapi jika pengelolaannya justru dikuasai oleh kepentingan politik, maka yang kering bukan hanya pipa-pipa PDAM  tetapi juga kepercayaan publik. (##)