Sinabang – INN
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Simeulue tahun ini terasa berbeda. Bukan karena acaranya yang kurang meriah, melainkan karena sepinya pemberitaan media massa. Fenomena ini disebut-sebut sebagai kejadian pertama kali dalam sejarah perayaan HUT kabupaten tersebut.
Perayaan HUT Simeulue yang digelar Minggu, 12 Oktober 2025, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab kegiatan. Dalam Surat Keputusan (SK) panitia yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue, turut tercantum Kepala Diskominsa dan PWI Simeulue sebagai penanggung jawab bidang publikasi.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Seksi publikasi yang seharusnya menjadi garda depan dalam penyebaran informasi ternyata tidak mendapatkan biaya operasional sama sekali.
“Tidak ada biayanya, Bang, untuk seksi publikasi HUT Simeulue,”dan mohon maaf lupa berkomunikasi dengan seksi publikasi (PWI) kata agus, Plt Kepala Dinas Pariwisata Simeulue, saat dikonfirmasi.
Akibatnya, hampir tak satu pun wartawan melakukan peliputan di lokasi kegiatan, baik pada puncak acara HUT maupun karnaval budaya. Ironisnya, publik di Simeulue justru lebih banyak mengetahui HUT Kabupaten Aceh Barat, yang digelar di waktu bersamaan, daripada perayaan daerah sendiri.
Ketua PWI Simeulue, Firnalis, membenarkan bahwa organisasi yang dipimpinnya memang dicantumkan dalam SK panitia bidang publikasi. Namun, menurutnya, pencantuman tersebut hanya bersifat simbolis.
“Kami dicantumkan hanya sebagai pelengkap SK saja. Tidak ada koordinasi ataupun dukungan anggaran publikasi,” jelas Firnalis.
Firnalis tidak menyalahkan Bupati Simeulue, Monas, bahkan memuji semangat sang bupati yang rela kehujanan demi menyemangati peserta karnaval. Namun, ia menilai pihak penyelenggara seolah mengabaikan peran media massa, dan lebih memilih menggantungkan publikasi acara pada media sosial seperti Facebook.
“Sekarang ini, biaya promosi lewat Facebook malah lebih besar daripada anggaran untuk media massa,” ungkapnya.
Ketiadaan pemberitaan tentang HUT Simeulue menjadi tamparan bagi penyelenggara, karena media massa sejatinya merupakan sumber informasi resmi dan legal bagi publik.
Beberapa tokoh masyarakat menilai, pengabaian terhadap media bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah.
“Kalau media tidak dihargai, bukan mustahil nanti media justru fokus memuat kekurangan dan kesalahan pemerintah daerah,” ujar salah seorang tokoh yang enggan disebut namanya.
Minimnya perhatian terhadap publikasi membuat citra perayaan HUT Simeulue tahun ini terasa hambar, meski acaranya berlangsung meriah.
“Ini bukan acara tingkat desa, tapi tingkat kabupaten. Harusnya Bupati malu jika perayaan sebesar ini tak terdengar gaungnya di media dan tidak tercatat sejarah,” tambah tokoh lainnya.
HUT ke-26 Kabupaten Simeulue seolah memberi pelajaran berharga bahwa kemeriahan tanpa pemberitaan hanyalah pesta yang hilang tanpa jejak di sejarah.(abec)
