JAKARTA | InfoNewsNusantara.com
Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar Pemerintah Pusat yang belum sepenuhnya tuntas. Pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di tiga Provinsi di Sumatera pada akhir November 2025 lalu masih terus dikejar. Bencana Hidrometeorologi tersebut tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik berupa jalan terputus, jembatan runtuh, dan permukiman rusak, tetapi juga menjadi ujian ketangguhan Negara dan Bangsa di penghujung Tahun 2025. Meski sejumlah progres telah dicapai, pekerjaan kemanusiaan masih jauh dari kata selesai.
Sejumlah akses vital seperti jalan dan jembatan Nasional kini telah kembali tersambung. Listrik berangsur pulih, sekolah mulai beroperasi, dan roda ekonomi dibeberapa wilayah terdampak perlahan kembali berputar. Namun dibalik itu, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar secara menyeluruh, serta kepastian hidup yang lebih aman dari ancaman bencana susulan. Pemerintah Pusat menegaskan bahwa libur akhir tahun 2025 dan pergantian kalender tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan bencana alam di Sumatera disebut berjalan tanpa jeda.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menegaskan, Negara tidak mengenal kata libur dalam urusan pemulihan bencana alam. Hal itu kembali ditegaskan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjelang pergantian tahun 2025. “Di hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kembali menegaskan bahwa Negara hadir. Negara tidak mengenal libur untuk terus mendampingi saudara-saudara kita dikawasan terdampak bencana alam,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual dikutip dari Kompas.com, pada Rabu (31/12/2025).
Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan Nasional yang sempat terputus akibat bencana alam. Seluruh target yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk infrastruktur Nasional disebut telah terpenuhi. Memasuki awal Tahun 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga Kecamatan dan Desa.
“Nantinya aksesibilitas penghubung lintas Provinsi, penghubung Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi, hingga jalan-jalan Kecamatan dan Desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” jelasnya.
Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disejumlah wilayah Sumatera. Pendangkalan saluran air yang memicu banjir bandang dan tanah longsor menjadi perhatian khusus, terutama di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Normalisasi badan sungai serta pembersihan sampah di kolong jembatan Desa hingga Kecamatan terus dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
Awal Tahun 2026 pun menjadi pengingat bahwa pemulihan bencana alam bukan sekadar soal menyambung jalan dan membangun kembali jembatan, tetapi juga tentang mengembalikan rasa aman dan harapan hidup bagi warga yang terdampak.(***)