Infonewsnusantara.com — Dalam setiap bencana, publik tidak hanya menguji kesiapsiagaan negara, tetapi juga kedewasaan para pemimpinnya. Musibah banjir yang melanda Kota Langsa belakangan ini menjadi contoh bagaimana perhatian publik bisa dengan cepat bergeser dari soal penanganan pascabencana ke perdebatan tentang keberadaan seorang kepala daerah di saat krisis berlangsung.
Media sosial pun riuh. Klarifikasi demi klarifikasi bermunculan, menjelaskan bahwa Wali Kota Langsa tidak berada di tempat saat banjir terjadi. Narasi pembelaan beredar luas, seolah kehadiran fisik atau ketidakhadiran pada satu momen tertentu menjadi inti dari seluruh persoalan.
Padahal, substansi yang lebih penting justru terletak pada apa yang dilakukan setelah air surut.
Dalam sistem demokrasi yang terbuka, kritik adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan. Tidak ada pejabat publik yang kebal dari penilaian warga. Setiap tindakan atau ketidakhadiran, akan selalu melahirkan pro dan kontra. Upaya mengoreksi persepsi publik melalui klarifikasi memang sah, namun tidak selalu perlu dilakukan secara reaktif, apalagi ketika energi publik seharusnya diarahkan pada pemulihan.
Pemimpin dengan jiwa besar memahami satu hal mendasar: persepsi publik tidak dibentuk oleh kata-kata, melainkan oleh konsistensi tindakan. Klarifikasi hanya bekerja di ruang wacana, sementara kerja nyata berbicara langsung kepada pengalaman warga. Dalam konteks pascabencana, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah penjelasan panjang, melainkan kehadiran negara yang nyata dalam bentuk kebijakan, aksi, dan solusi.
Pascabanjir adalah fase krusial. Ia menuntut kecepatan, ketepatan, dan empati. Sampah dan lumpur harus dibersihkan, infrastruktur diperbaiki, aktivitas ekonomi dipulihkan, dan rasa aman dikembalikan. Semua ini tidak bisa diselesaikan dengan unggahan media sosial, tetapi dengan kepemimpinan yang fokus dan bekerja dalam senyap.
Sejarah kepemimpinan menunjukkan, polemik akan reda dengan sendirinya ketika publik melihat hasil. Sebaliknya, klarifikasi yang terlalu sering justru berisiko memperpanjang kontroversi dan menimbulkan kesan defensif. Dalam situasi krisis, sikap defensif tidak pernah membantu; ia hanya memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyatnya.
Ada kalanya, diam adalah strategi terbaik. Bukan diam yang pasif, melainkan diam yang produktif, diam sambil bekerja. Membiarkan masyarakat berargumen, berbeda pendapat, bahkan mengkritik dengan keras adalah bagian dari penghormatan terhadap akal sehat publik. Tugas pemimpin bukan memenangkan perdebatan, melainkan menyelesaikan persoalan.
Pada akhirnya, publik tidak akan mengingat siapa berada di mana saat banjir pertama datang. Yang akan diingat adalah seberapa cepat kota ini pulih, seberapa adil bantuan disalurkan, dan seberapa sungguh-sungguh pemerintah hadir di tengah kesulitan warganya. Dalam kepemimpinan, kerja nyata selalu lebih fasih daripada klarifikasi.