Ketika Kata-Kata Melukai: Kekecewaan Masyarakat Aceh terhadap Pejabat Pusat

Infonewsnusantara.com — Musibah besar yang melanda Aceh beberapa pekan terakhir bukan hanya meninggalkan genangan air, rumah-rumah yang rusak, dan infrastruktur yang lumpuh. Ia juga meninggalkan luka yang lebih dalam, luka di hati masyarakat Aceh. Bukan karena lambannya bantuan. Bukan pula karena keterlambatan penanganan. Tetapi karena pernyataan demi pernyataan dari pejabat pusat yang justru membuat masyarakat Aceh semakin sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai.

Di sebuah kedai kopi di sudut Kota Takengon, seorang pemuda yang sedang menyimak berita lewat media sosial berkata lirih, “Jangan bangunkan diamnya kami.” Kalimat sederhana, tetapi sarat makna. Diamnya Aceh kali ini bukan karena lemah, bukan karena pasrah, melainkan karena duka yang belum terobati. Sebuah diam yang mengandung rasa hormat kepada korban, kepada keluarga yang kehilangan, dan kepada saudara-saudara di 17 kabupaten/kota yang hingga kini masih berjibaku dengan sisa-sisa bencana.

Sampai hari ini, 10 Desember 2025, masih ada dua kabupaten yang terisolir: Bener Meriah dan Aceh Tengah. Akses terputus, bantuan terlambat sampai, dan ribuan warga masih menunggu pertolongan. Kondisi ini saja sudah cukup berat untuk diterima masyarakat. Namun yang jauh lebih menyakitkan justru ketika narasi yang dibangun para pejabat pusat dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Ada pejabat yang menyatakan situasi sudah terkendali, padahal masyarakat di daerah terisolir belum tersentuh bantuan. Ada yang menyebut bahwa penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi, sementara warga di lapangan masih berjuang dengan segala keterbatasan. Ada yang mrngatakan listrik sudah notmal 90an persen. Padahal 4 kabupaten sama sekali belum pernah hidup. Bahkan saat ini pesisir Timur juga sudah padam sampai 2 hari. Ada pula yang seolah-olah menjadikan bencana ini bahan untuk pesan politik yang tidak relevan dengan penderitaan rakyat.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Aceh justru berharap kesederhanaan, ucapan yang menyejukkan, sikap empati, dan ketepatan informasi. Tetapi sayangnya, sebagian pernyataan pejabat pusat justru semakin memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa. Rakyat merasa dipolitisasi, seakan-akan bencana menjadi panggung pencitraan. Padahal yang dibutuhkan Aceh saat ini bukanlah panggung, melainkan kepedulian.

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang tegar, namun juga memiliki kepekaan tinggi terhadap keadilan dan harga diri. Itulah sebabnya ucapan pejabat bisa terasa lebih melukai dibandingkan lambannya bantuan. Luka batin jauh lebih berat daripada luka fisik. Di tengah penderitaan, mereka berharap kata-kata yang menenangkan, bukan pernyataan yang memancing polemik.

Seorang tokoh masyarakat yang ditemui di Langsa berkata, “Kami tidak perlu dipolitisasi. Bencana ini bukan panggung. Ini kesedihan kami. Tolong hormati itu.” Pernyataan tersebut menggambarkan suasana hati masyarakat Aceh yang ingin dilihat sebagaimana adanya, bukan sebagaimana digambarkan oleh narasi yang tidak sesuai fakta.

Masyarakat Aceh juga menitipkan pesan kepada Presiden Republik Indonesia, yang telah turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi sebenarnya. Mereka berharap Presiden mencatat dengan serius bagaimana sebagian laporan dan pernyataan dari para menteri atau pejabat pusat tidak menggambarkan kenyataan di Aceh. Laporan-laporan yang meleset dari fakta inilah yang menambah kesedihan warga.

Dalam situasi bencana, kata-kata pejabat adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi penyembuh, tetapi bisa pula menusuk lebih dalam. Karena itu, masyarakat Aceh meminta satu hal saja: jangan tambah kesedihan mereka dengan ucapan yang tidak sensitif. Biarkan mereka berduka, biarkan mereka bangkit perlahan, tanpa beban tambahan dari narasi yang keliru.

Aceh sedang bersedih. Dan ketika rakyat Aceh berkata “jangan bangunkan diamnya kami,” itu bukan ancaman, tetapi sebuah peringatan bahwa mereka ingin dihormati dalam kesedihan mereka. Sebuah pesan agar pejabat tidak bermain kata ketika air mata rakyat belum kering.

Kini, saatnya pemerintah pusat mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga.

Langsa 10 Desember 2025. oleh : Chaidir Towereb