Oleh: Redaksi INN.com
INN.com — Fenomena penolakan terhadap mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, tampaknya belum juga mereda, meski beliau telah lama wafat dan masa kepemimpinannya tinggal dalam catatan sejarah. Setiap kali nama Soeharto muncul dalam ruang publik, baik dalam diskusi sejarah, wacana politik, maupun perdebatan di media sosial, selalu saja muncul dua kutub yang berseberangan: yang memuja dan yang menolak.
Pertanyaannya, sampai kapan bangsa ini akan terus memperdebatkan sosok yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang Republik ini?
Soeharto adalah pelaku sejarah. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, sebuah masa yang tidak bisa disangkal penuh dinamika, pencapaian, sekaligus luka. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia pernah mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan yang pesat, terutama pada era 1980-an hingga awal 1990-an. Namun, tak bisa pula dipungkiri bahwa masa itu juga diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, dan korupsi yang mengakar.
Publik hari ini tampaknya terbelah antara mereka yang mengenang “masa kejayaan” ekonomi Orde Baru dan mereka yang menolak keras segala bentuk glorifikasi terhadap Soeharto karena luka sejarah yang ditinggalkannya. Dalam dua pandangan ekstrem ini, yang sering terlupakan adalah konteks: tidak ada pemimpin yang sempurna.
Menolak secara total tanpa menimbang jasa adalah bentuk kehilangan arah dalam memahami sejarah. Sebaliknya, memuja tanpa mengakui kesalahan adalah bentuk penyederhanaan yang juga berbahaya. Sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan ajang glorifikasi atau dendam berkepanjangan.
Fenomena penolakan terhadap Soeharto sejatinya menunjukkan bahwa bangsa ini masih bergulat dengan masa lalunya sendiri. Padahal, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdamai dengan sejarahnya, baik yang manis maupun yang pahit.
Kini, yang dibutuhkan bukan lagi penolakan atau pemujaan, melainkan kebijaksanaan dalam menilai. Soeharto adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia; meniadakannya sama saja meniadakan sebagian dari sejarah bangsa ini sendiri.